IKABARI.COM, JAKARTA – Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja pada tahun 2023. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Kartu Prakerja pada 2023 akan di laksanakan dengan skema normal, bukan skema semi bantuan sosial (bansos).
“Program Kartu Prakerja akan di lanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan lagi bansos semi sosial tapi skema normal” kata Airlangga, dalam keterangan pers virtual, Kamis (1/5/2022), di kutip dari laman Setkab.
Lantas, kapan Kartu Prakerja gelombang pertama di buka pada tahun 2023?
Airlangga menjelaskan, pembukaan gelombang pertama di lakukan pada triwulan pertama tahun 2023 dan pelatihan di lakukan secara bertahap.
“Pelatihan offline ini bertahap di mulai di sepuluh provinsi dan ini merupakan pembukaan gelombang pertama di triwulan pertama tahun 2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Serta di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya.
Pelaksanaan pelatihan yang di laksanakan secara luring, daring, dan campuran merupakan salah satu penyesuaian yang di lakukan. Sejalan dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal.
Menerima Bantuan 4.2 Juta
Besaran bantuan yang akan di terima peserta juga mengalami penyesuaian, yakni Rp 4,2 juta per individu, dengan rincian berupa:
- Bantuan biaya pelatihan Rp 3,5 juta
- Insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu yang di berikan satu kali
- Insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk mengisi survei dua kali.
Selain itu, pemerintah juga menambah durasi pelatihan minimal menjadi 15 jam.
Airlangga menegaskan, penerima bansos dari kementerian/lembaga lain, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) di perbolehkan menjadi peserta Kartu Prakerja. yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
“Karena bukan lagi bansos semi sosial, penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Gaji, BPUM, dan PKH dapat menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk pelatihan ulang dan reskilling, ya bukan bansos lagi,” katanya.
Airlangga mengatakan, penerapan skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan khusus yang paling di butuhkan saat ini dan di masa mendatang.
Pelatihan ini mengacu pada berbagai studi tentang pasar kerja masa depan di Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, World Economic Forum Study “Future Job Report”, dan Indonesia Online Vacancy Outlook Research.
Airlangga mengatakan, pada tahap awal di alokasikan anggaran Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang.
Sementara untuk sisa target 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
(Tribunnews/Bahran)
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
