5 Tuntutan Demo Ojol di Jakarta: Ribuan Driver Ancam Mundur

5 Tuntutan Demo Ojol di Jakarta: Ribuan Driver Ancam Mundur

Aksi Besar-besaran Pengemudi Ojol dan Kurir di Jakarta

Ribuan pengemudi ojek online, taksi daring, dan kurir dari berbagai wilayah Indonesia akan menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/7/2025). Aksi ini juga disertai dengan gerakan “off bid” atau mogok massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nasib para pengemudi.

Menurut Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono, aksi bertajuk “Aksi 217” ini melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform transportasi online. Igun mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi pada hari Senin karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal.

Read More

Latar Belakang Aksi Demo Ojol

Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan para pengemudi atas respons pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, yang dinilai tidak tegas dan lamban menanggapi aspirasi mereka. Igun menilai pemerintah terlalu membiarkan dominasi aplikator dalam menetapkan aturan main yang dinilai merugikan mitra pengemudi.

Salah satu contoh kebijakan yang dipersoalkan adalah kenaikan potongan tarif aplikator hingga 15 persen, yang dianggap kontra-produktif terhadap kesejahteraan pengemudi. Igun menegaskan bahwa hal ini memicu ketidakpuasan yang semakin besar di kalangan para pengemudi.

Lima Tuntutan Utama Demo Ojol 217

Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan pokok kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan. Berikut adalah rinciannya:

  • Regulasi Khusus Transportasi Online

    Mendesak Presiden untuk menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara khusus mengatur transportasi online di Indonesia.

  • Komisi 90:10 untuk Driver dan Aplikator

    Menuntut agar komisi dibagi 90 persen untuk pengemudi dan hanya 10 persen untuk aplikator, sebagai bentuk keadilan pendapatan.

  • Penetapan Tarif Layanan Antar Barang dan Makanan

    Meminta pemerintah untuk menyusun aturan resmi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan demi melindungi standar pendapatan mitra.

  • Audit Investigatif terhadap Aplikator

    Menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil terhadap mitra.

  • Penghapusan Fitur Merugikan Driver

    Mendesak penghapusan sistem yang dinilai merugikan pengemudi, seperti argo goceng, slot, hub, multi-order, dan sistem keanggotaan berbayar (member).

Igun menegaskan bahwa aksi 217 ini bukan yang terakhir jika pemerintah tetap tidak merespons aspirasi mereka secara konkret. “Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi lima tuntutan ini, maka Aksi 217 bukan yang terakhir,” tegasnya.

Related posts