Krisis BBM Global dan Respons Pemerintah Indonesia
Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah memicu krisis bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara. Hal ini disebabkan oleh gangguan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi perdagangan energi global. Kondisi ini juga berdampak pada pasokan BBM di Indonesia, meskipun pemerintah menegaskan bahwa stok dalam negeri masih aman.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan bahwa pemerintah terus memastikan stabilitas pasokan energi nasional. Meski situasi global tidak stabil, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak. “Perintah Bapak Presiden adalah mencari pasokan minyak dari semua negara dan memaksimalkan sumber energi yang ada,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Ia meminta warga untuk menggunakan LPG dengan hemat dan tidak boros saat memasak. Selain itu, SPBU dianjurkan digunakan dengan bijak karena bukan hanya untuk kebutuhan industri. “Kita harus bersama-sama memakai energi secara bijaksana,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa stok energi nasional saat ini masih aman. Namun, ia menyarankan peningkatan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk mengurangi ketergantungan impor.
Selain itu, pengendalian konsumsi BBM perlu diperketat, termasuk melalui penggunaan transportasi publik di kota-kota besar. Pertamina, sebagai operator utama, menjaga ketahanan energi melalui pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi dari hulu ke hilir. Perusahaan juga memperluas sumber impor serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah Indonesia Dinilai Kurang Responsif
Di tengah krisis energi global, pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis. Hingga saat ini, pemerintah hanya memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas. “Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan adanya pernyataan Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026, serta selat Hormuz yang masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal, ancaman kelangkaan minyak mentah semakin nyata. “Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz,” tuturnya.
Nailul juga menyoroti risiko inflasi global yang semakin tajam jika harga energi tidak terkendali. “Barang-barang impor akan semakin mahal,” imbuhnya. Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga energi dan dampaknya terhadap inflasi.
Langkah-Langkah Negara Lain
Sejumlah negara Asia telah mengalami krisis energi dan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya. Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR. Myanmar menerapkan sistem pembatasan ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi kendaraan.
Di Selandia Baru, pemerintah sedang mempertimbangkan kembali kebijakan hari tanpa mobil. Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar awal pekan ini. Sementara itu, Filipina mewajibkan rapat virtual dan membatasi perjalanan dinas melalui kebijakan resmi pemerintah.
Thailand menerapkan Work From Home (WFH) bagi ASN, disertai penghematan listrik dan pembatasan aktivitas. Di Laos, kegiatan sekolah tatap muka dipangkas menjadi tiga hari per minggu untuk menekan konsumsi energi. Malaysia masih mengkaji opsi WFH sebagai bagian dari efisiensi biaya.
Dengan berbagai langkah yang diambil oleh negara-negara lain, Indonesia perlu segera menyiapkan kebijakan antisipatif guna menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
