Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk membatasi pengajuan anggaran baru. Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia.
Purbaya menilai selama ini masih banyak kementerian yang terus mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar belanja negara tetap terkendali. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memotong anggaran dan membatasi anggaran-anggaran yang baru, bukan lagi diajukan.
“Jadi, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski demikian, Purbaya memastikan kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tetap menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. “Tapi ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus,” katanya.
Saat ini, pemerintah sedang menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan. Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga. Namun, menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi.
Pemerintah masih merumuskan persentase final pemangkasan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian. “Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan,” jelas dia.
Sebelumnya, Purbaya mengaku telah meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan simulasi pemangkasan belanja, termasuk memperkirakan berapa persen anggaran yang dapat dipotong jika kondisi fiskal mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian. Langkah pemangkasan anggaran disiapkan sebagai antisipasi jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Kita sudah minta mereka siapkan, kira-kira berapa persen anggarannya dipotong. Nanti mereka menyesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan dari Kementerian Keuangan,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan pemerintah apabila harga energi global terus meningkat. Kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara. Meski demikian, Purbaya menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup kuat. Pemerintah masih memantau perkembangan harga komoditas global sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. “Rasanya anggaran cukup bertahan. Kecuali kalau naiknya tinggi sekali,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga akan memaksimalkan program yang sudah berjalan dalam APBN saat ini. Sejumlah program tambahan untuk sementara ditunda agar belanja negara tetap fokus pada program yang telah dianggarkan.
Ia menegaskan, langkah antisipasi tersebut bukan berarti kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam krisis. Menurutnya, perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang baik dan aktivitas belanja pemerintah tetap berjalan. “Kita tidak krisis. Ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Tetapi kita harus menyiapkan langkah yang matang supaya ketika diperlukan bisa langsung dieksekusi,” ujar Purbaya.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
