Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setelah libur Hari Raya Idul Fitri sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini muncul di tengah gejolak harga minyak global yang dipicu ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghemat penggunaan energi secara signifikan serta mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi nasional.
Pemerintah memperkirakan, penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan mampu menghemat hingga 20% konsumsi BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan setiap hari. Pemerintah memilih skema terbatas guna menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
“WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3/2026).
Ia menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri agar implementasi kebijakan berjalan optimal di berbagai sektor.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat. “Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20% konsumsi BBM,” kata Purbaya.
Menurutnya, pembatasan WFH hanya satu hari dalam seminggu merupakan langkah yang tepat untuk menjaga produktivitas kerja tetap optimal. Pemerintah tidak ingin fleksibilitas kerja justru menurunkan kinerja pegawai. “Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya.
Selain efisiensi energi, penentuan hari WFH—misalnya pada hari Jumat—juga berpotensi menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. Hal ini diyakini dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi krisis energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi serta penerapan sistem kerja fleksibel. Prabowo mencontohkan beberapa negara di kawasan seperti Pakistan dan Filipina yang telah lebih dulu menerapkan sistem kerja hybrid, yakni empat hari kerja tatap muka dan satu hari kerja daring.
Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman selama pandemi COVID-19 dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh yang terbukti cukup efektif dan dapat kembali dioptimalkan dengan dukungan teknologi saat ini. “Kemudian work from home/bekerja dari rumah, waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga, mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada vicon (video conference), ada banyak teknologi, 30 tahun yang lalu nggak ada,” ungkap Prabowo.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH pasca Lebaran diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Tantangan dan Peluang dalam Penerapan WFH
Penerapan WFH memang membawa berbagai tantangan, namun juga menyimpan peluang besar. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi pegawai terhadap sistem kerja baru. Beberapa pegawai mungkin merasa kesulitan dalam mengatur waktu dan konsentrasi saat bekerja dari rumah. Selain itu, masalah infrastruktur digital juga menjadi isu penting, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai.
Namun, peluang yang muncul dari kebijakan ini sangat besar. Pertama, penghematan BBM yang signifikan dapat digunakan untuk meningkatkan anggaran subsidi energi yang dialokasikan untuk sektor-sektor lain. Kedua, pengurangan kemacetan lalu lintas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, pengembangan teknologi komunikasi dan kolaborasi akan semakin berkembang karena kebutuhan akan sistem virtual yang lebih efektif.
Peran Teknologi dalam Suksesnya WFH
Teknologi menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan WFH. Saat ini, banyak perusahaan telah menggunakan platform video conference seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet untuk menjaga komunikasi internal. Selain itu, alat-alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Slack juga membantu menjaga produktivitas dan koordinasi tim.
Presiden Prabowo menekankan bahwa teknologi saat ini sudah sangat canggih dibandingkan sepuluh tahun lalu. Hal ini membuat sistem kerja jarak jauh lebih efektif dan bisa diterapkan tanpa mengurangi kualitas kerja. Dengan adanya sistem cloud computing dan layanan digital lainnya, pekerja dapat mengakses dokumen dan data kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan proses kerja.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Selain dampak lingkungan dan ekonomi, kebijakan WFH juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan mengurangi jumlah pengendara di jalan raya, polusi udara dan kebisingan dapat diminimalkan, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pengurangan mobilitas juga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi keluarga untuk lebih berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Ini bisa menjadi momentum untuk membangun ikatan keluarga yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan psikologis individu.
Kesimpulan
Dengan berbagai manfaat dan peluang yang ditawarkan, kebijakan WFH pasca Lebaran diharapkan menjadi langkah strategis yang efektif dalam menghadapi tantangan energi dan ekonomi. Meski masih ada tantangan dalam penerapannya, dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang tepat, sistem kerja hybrid dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
