Bisnis,com,
JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat inisiatif untuk mendorong akselerasi skema berbagi infrastruktur antaroperator seluler. Langkah ini bertujuan untuk menjaga efisiensi industri di tengah pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) nasional.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan bahwa skema berbagi infrastruktur sangat penting dalam menekan biaya operasional sekaligus mendukung efisiensi energi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjaga iklim kompetisi yang sehat serta memastikan ketahanan industri telekomunikasi menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.
“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan.
Langkah efisiensi ini menjadi relevan mengingat beban trafik data yang sangat besar pada infrastruktur operator saat ini. Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS secara keseluruhan hingga tahun 2025, dengan fokus pada perluasan jaringan 4G dan 5G. Sementara itu, XLSMART (hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren) mencatatkan lebih dari 225.000 unit BTS pada akhir 2025. Telkomsel, yang belum merilis laporan terbaru, hingga kuartal III/2024 mengoperasikan sebanyak 269.066 unit BTS.
Komdigi akan mengawasi sinergi infrastruktur ini yang mencakup aspek pasif seperti menara dan saluran kabel bawah tanah (ducting), hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Sinergi ini ditargetkan mampu memperkuat konektivitas di titik-titik padat pemukiman yang menjadi pusat aktivitas digital selama masa WFH.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan fasilitas penunjang keandalan digital. Hal ini mencakup percepatan izin pembangunan menara telekomunikasi dan penyediaan gorong-gorong kabel yang lebih terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih infrastruktur.
“Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.
Kebijakan WFH ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi krisis global melalui penghematan konsumsi BBM. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tengah menggodok fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi ASN dan imbauan untuk sektor swasta.
Wayan optimis industri telekomunikasi nasional memiliki fundamental yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja ini. Skema berbagi infrastruktur diharapkan tidak hanya menekan belanja modal (capex) operator, tetapi juga menjaga keterjangkauan tarif layanan bagi pelanggan akhir.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan sinyal bahwa rincian kebijakan nasional mengenai WFH sebagai upaya efisiensi energi tersebut akan diumumkan secara resmi pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Pengumuman ini dinanti pelaku industri untuk menyesuaikan manajemen beban jaringan secara real-time.
