Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperkuat Kolaborasi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar High Level Meeting (HLM) yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan.
Pentingnya Sinergi dalam Pengendalian Inflasi
Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyampaikan bahwa HLM menjadi momen penting untuk memperkuat kolaborasi antara TPID dan TP2DD. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat akan mendorong kebijakan strategis yang efektif dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Tren Inflasi dan Upaya Pengendalian
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa inflasi Kabupaten Sikka pada 2025 tercatat sebesar 0,38 persen (year on year). Namun, pada Februari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,05 persen (yoy), dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik setelah adanya insentif diskon pada Januari–Februari 2025.
Menurutnya, berdasarkan tren tahun sebelumnya, tekanan inflasi cenderung terjadi pada periode hari besar keagamaan seperti Paskah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) disertai subsidi ongkos angkut, inspeksi pasar, imbauan belanja bijak, hingga pengembangan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) business-to-business serta klaster komoditas pangan berbasis local champion.
Peningkatan Penerimaan Pajak dan Optimasi Digitalisasi
Bank Indonesia juga mencatat bahwa penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata sepanjang 2025 secara umum meningkat. Namun, optimalisasi pemanfaatan kanal digital belanja daerah, khususnya di Flores Timur dan Lembata, masih perlu ditingkatkan.
Untuk itu, diusulkan sejumlah langkah strategis seperti perluasan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, optimalisasi kanal pembayaran digital seperti QRIS, penerapan SP2D online, serta penguatan sosialisasi dan edukasi digitalisasi secara berkelanjutan.
Partisipasi Berbagai Stakeholder
Kegiatan HLM ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten, BULOG Kabupaten Sikka, KADIN Kabupaten Sikka, pimpinan perbankan, serta akademisi dari Universitas Nusa Nipa. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah-Langkah Strategis untuk Masa Depan
Beberapa langkah strategis yang diusulkan mencakup:
- Perluasan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI): Dengan fokus pada segmen pemerintah, KKI dapat membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah.
- Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital: Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital yang lebih efisien dan mudah diakses.
- Penerapan SP2D Online: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Digitalisasi: Melalui program yang berkelanjutan, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih familiar dengan teknologi digital.
