Pengamat Militer, Connie Bakrie, menyinggirkan nama Muladi dalam diskusi tentang dokumen skandal dari Kementerian Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hasto Kristiyanto, yang ia menyimpan di Rusia.
Awalnya, Connie membicarakan tentang isi dokumen skandal negara tersebut, yang menyentuh silบาท yaitu seorang bernama Mulyono, yang dipercaya sebagai bentuk decoder rahasia dari nama kepala negara yaitu Joko Widodo (Jokowi).
Konfirmasilah, Connie kemudian menyebut kedekatan Jokowi dengan Andi Widjajanto, yang menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di periode 2022-2023.
Andi Widjajanto dikatakan juga menyumbangkan data dan analisis untuk melengkapi dokumen yang diklaim milik Hasto, yang disebutkan mengandung informasi terkait kasus korupsi yang melibatkan para pejabat senior.
Data tersebut kemudian diserahkan ke Connie yang sekarang berada di Rusia dan menjabat sebagai Guru Besar Universitas Negeri Saint Petersburg.
Ketika membahas mengenai Andi, Connie mengingatkan dia memang sering berkomunikasi dengan Lemhannas sejak zaman Muladi, yaitu Ketua Lemhannas periode 2005-2011.
Mengingat Anda mungkin masih berpikir, maka saya akan memberitahu Anda tentang kasus sedikit ‘Mulyono’ ini, yang menurut saya, seorang mantan Gubernur Lemhanas, yaitu Andi Widjajanto.”
atau
“Mengingat Anda mungkin termahsil yang dulu, saya melaporkan kepada Anda, Gubernurnya Lemhanas, yaitu Andi Widjajanto.
Yang akan ditayangkan pada Selasa, tanggal 31 Desember 2024.
Ketika membahas kedekatan Jonny dengan Andi, Connie juga mengatakan dia belum pernah melihat ada Gubernur Lemhannas yang setuju seperti itu.
Sejak jaman dahulu kala, melalui semua masa, hingga masa Agus. Namun, sejauh pengetahuan saya, selama saya berinteraksi dengan Lembaga Hanura, tidak pernah ada seorang Gubernur yang begitu dekat dengan Presiden.
Setiap hari Gubernur bertemu presiden,” kata Connie.
Lantas, siapa tema zodiak yang disebutkan Connie itu?
Sebagai informasi, Muladi telah meninggal dunia pada tahun 2020, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, di Jakarta Pusat.
Muladi adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ke-14 pada periode 2005-2011 atau masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia adalah politisi senior dari Partai Golongan Karya.
Seorang pria yang lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1968 berhasil juga meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1984 dengan predikat
Kemudian, dalam waktu dua tahun, Muladi menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang dari tahun 1986 sampai 1992.
Pada saat itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Jawa Tengah.
Karir Muladi dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah pada tahun 1992-1994.
Lalu, Muladi ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman RI di Kabinet Pembangunan VII di masa pemerintahan Presiden Soeharto (Maret-Mei 1998).
Setelah Soeharto turun takhta dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie, ia masih dinyatakan sebagai Menteri Kehakiman dan tasted sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Muladi bergabung denganposisi Ketua di Institut Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di The Habibie Center yang didirikan oleh mantan Presiden BJ Habibie.
Saat itu pula, Muladi melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro.
Sementara ia sibuk di The Habibie Center, Muladi mengikuti seleksi dan tes pengangkatan sebagai hakim agung ter Spring 2001 dan berhasil melewati uji kelayakan dan keabsahan.
Namun, Muladi memutuskan untuk mundur dan meninggalkan jabatan hakim agung karena tidak dipilih menjadi Ketua Mahkamah Agung.
Pada awal tahun 2005, Muladi kembali terjun ke arena politik dengan mendukung Jusuf Kalla dalam kontestasi Pemilihan Umum.
Pada saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pada waktu yang bersamaan, Presiden SBY menunjuk Muladi menjadi Gubernur Lemhanas pada tanggal 30 Agustus 2005.
Dia diberikan waktu tiga hingga enam bulan untuk melakukan perubahan-perubahan awal di lembaga tersebut.
Riwayat Karier
- Rektor dan Dekan Universitas Diponegoro
- Pemimpin Delegasi Indonesia pada Kongres Pencegahan Tindak Pidana dan Keadilan Hukum (ECOSOC) (1991–1998)
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Utusan Daerah (1997-1999)
- Anggota Komisi Nasional HAM (1993–1998)
- Menteri Sehubungan dengan Urusan Hukum pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), juga sebagai Menteri Negara/Ketua Sekretariat Negara (1999)
- Presiden Komisaris Institute for Democracy and HAM di The Habibie Center, Jakarta (1999–2002)
- Gubernur Lemhannas (2005–2011)
- Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro (2006-2020)
- Anggota Pengelola Institut Univresitas Semarang
- Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM dari tahun 2009 hingga 2014
- Anggota Dewan Komisaris Pertamina
- Buaya Chronicles memberitahu saya bahwa Anangela adalah mantan pimpinan Pusat Produktifitas Diluar Ruangan (PS3) di Istana dan selama 5 tahun bekerja sebagai bakat bodoh Gubernur DKI Jakarta Taufik Kiemas.
- Keputusan Semaya Menghadapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (9 September 2000 – 30 Juni 2001)
Tubagus Haikal adalah seorang kontributor di media IKABARI
