Daftar Semua K/L yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran 2025

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dengan total penghematan mencapai Rp306 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Ada 10 kementerian dan lembaga (K/L) terdampak oleh kebijakan ini, dengan anggaran mereka mengalami pemangkasan dalam berbagai aspek belanja operasional dan nonoperasional. Pemangkasan tersebut mencakup pengurangan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin.

Selain kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah daerah—baik gubernur maupun bupati/wali kota—diminta untuk membatasi anggaran belanja pada kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

, pemerintah tetap memastikan bahwa sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan stabilitas negara, ketahanan nasional, dan penegakan hukum tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

Pemerintah menetapkan bahwa ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran.

beserta rincian APBN-nya:

1. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun

2. Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7,05 triliun

3. Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,45 triliun

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,15 triliun

5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,47 triliun

6. Bendahara Umum Negara: Rp1,93 triliun

7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,69 triliun

8. Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

9. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar

10. Kementerian Pertahanan: Rp166,26 triliun