Daftar Harta di Rumah Ridwan Kamil serta Kantor Bank BJB yang Ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kasus Skandal Bank BJB: Berkas Hingga Deposit sebesar Rp70 Miliar
Berikut ini adalah inventaris barang dari kediaman Ridwan Kamil serta kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB yang telah dirampungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi pencarian.
Selama melakukan pencarian selama tiga hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan beberapa bukti yang mencakup dokumen, catatan berkaitan dengan penggunaan dana luar anggaran, serta sejumlah harta benda.
Pada tanggal 13 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis temuan dari penyelidikan yang mereka laksanakan di kediaman Ridwan Kamil serta kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Penyelidikan ini adalah sebagian dari kasus pemeriksaan tentang dugaan penyuapan yang berhubungan dengan manajemen dan uang luar anggaran di Bank BJB.
Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan pencarian selama tiga hari dan mengungkap beberapa barang bukti yang dinilai berkaitan dengan investigasi mereka.
Beberapa item bukti itu pun diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk investigasi tambahan. Barang bukti atau harta yang telah disita KPK adalah sebagai berikut:
-
Dokumen-Dokumen Penting
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap berkas-berkas serta laporan yang berkaitan dengan biaya di luar anggaran.
Uang tersebut adalah uang yang dilepaskan tanpa melalui anggaran keuangan nasional maupun lokal (APBN/APBD) dan bisa jadi dipakai untuk hal-hal yang kurang jelas serta tak dicatatkan pada rincian pengeluaran formal mereka.
Berkas-berkas ini penting untuk KPK guna menyelidiki pihak-pihak yang terkait serta menerima dana tersebut.
2. Dana Berbentuk Deposit ( Rp 70 Miliar )
Di samping berkas-berkas, KPK juga mengambil beberapa dana yang tersimpan dalam bentuk deposito, mencapai kisaran Rp 70 miliar.
Hal ini meningkatkan keraguan tentang kemungkinan penggelapan dana yang sebenarnya ditujukan untuk tujuan resmi.
Tetapi dikhawatirkan telah dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau sekelompok orang.
3. Kendaraan
KPK juga mengambil beberapa unit kendaraan, termasuk sepeda motor dan mobil, yang dicurigai berasal dari sumber dana ilegal.
Mobil-mobil tersebut dianggap sebagai salah satu bagian dari harta kekayaan yang dicurigai berhubungan dengan kasus suap yang tengah diteliti.
4. Aset Tanah
Sejumlah aset tanah juga disita, yang mungkin digunakan untuk tujuan pribadi atau bisnis yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam skandal ini.
Pengambilalihan properti lahan ini merupakan sebagian dari usaha KPK dalam menemukan dan menyelidiki arus dana yang mungkin disembunyikan.
5. Aset Rumah dan Bangunan
Selain tanah, KPK juga menyita beberapa aset rumah dan bangunan yang diperkirakan terkait dengan praktik korupsi yang sedang diselidiki.
Aset-aset ini akan menjadi bahan analisis lebih lanjut untuk mengungkap siapa saja yang memanfaatkan hasil dari penyalahgunaan dana tersebut.
Dampak Skandal Suap di Bank BJB:
Insiden ini terungkap lantaran ada tuduhan penanganan dana di luar anggaran yang dialirkan lewat Bank BJB.
Uang itu, yang tak tertulis di dalam Anggaran Negara maupun Daerah, dipakai untuk hal-hal beragam tanpa keterbukaan yang jelas.
KPK telah memulai proses identifikasi terhadap individu-individu yang mendapat keuntungan dari dana itu, dengan harapan bahwa investigasi ini akan membongkar jejaring korupsi yang lebih besar di lingkungan lembaga perbendaharaan pemerintahan setempat.
KPK pun menggarisbawahi bahwa penggeledahan dan penahanan benda-benda itu adalah tindakan krusial untuk menyelidiki arus keuangan yang bisa jadi telah dimanfaatkan secara tidak benar oleh sejumlah individu terkait dengan kasus suap ini.
Penggeledahan ini bertujuan pula agar benda-benda tersebut bisa dipakai menjadi bukti resmi di pengadilan.
Langkah Selanjutnya dan Optimisme dari KPK:
KPK menginginkan bahwa melalui pencarian dan penangkapan bukti-baru tersebut, investigasi bisa berlanjut secara lebih jelas dan efisien.
Penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, serta memperbaiki tata kelola keuangan di sektor perbankan daerah yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik.
(/WartaKota/Feryanto)
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
