IKABARI.COM
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi marah ketika mengetahui bahwa alat berat seperti ekskavator yang telah dialokasikan untuk proyek pengerukan sungai di Bekasi ternyata sudah tidak dapat digunakan kembali.
Pada awalnya, Dedi mencoba memeriksa keadaan sungai yang tadinya telah digali dengan menggunakan eskavator.
Tetapi ternyata penambangan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang Dedi inginkan.
Dedi sempat kaget saat menerima berita tersebut setelah ia menanyakan sesuatu pada penduduk sekitar.
“Mesinnya (eskavator) kemarin ada di sini, bukan? Sekarang peralatan itu ke mana?” tanya Dedi kepada penduduk setempat seperti dilansir dari KDM Channel pada Senin (17/3/2025).
“Kemarin kan bapak berada di lokasi, pengerukan sementara dilakukan di sana. Baiklah, bapak pergi, dan dia juga pergi,” menjawab warga.
Dedik pada akhirnya menghubungi seseorang tentang masalah eskavator itu.
Dedi bertanya mengenai alasan mengapa excavator yang semestinya melakukan pengerukan di Sungai tersebut saat ini telah hilang.
Sementara pekerjaan di sungai tersebut, menurut Dedi, masih belum rampung.
Selanjutnya Dedi memperoleh kabar bahwa proses kerja akan dilanjutkan usai pertemuan pada hari Senin.
“Itu sebenarnya proyeknya Pak, cukup dilanjutkan saja, yang saya berikan hanyalah contoh Pak, ini adalah bentuk pengabdian pada negara loh Pak, untuk masyarakat,” jelas Dedi ketika menelpon orang tersebut.
“Demi mengurus peralatan tersebut, saya mengeksplorasi tugas sejati dari PJT tanpa adanya proyek, Pak,” lanjut Dedi.
Pihak yang menelepon menyatakan bahwa penundaan proyek penggalian sungai adalah keputusan dari perusahaan kontrakannya.
“Mengapa sih kontraktornya kelihatannya malas seperti itu?,” bertanya Dedi.
Pihak yang dihubungi melalui telepon tersebut juga menyebutkan bahwa masalah sikap kontraktor telah disampaikan kepada atasan mereka.
Sebab sang kontraktor telah mengabaikan alat berat eskavator selama dua hari terakhir.
“Saat mendapatkan kontraktor seperti itu, lebih baik bekerja sama dengan tentara saja, Pak,” ujar Dedi.
Dedi juga menyebut bahwa tampaknya kontraktor tersebut tidak melanjutkan penggalian bukan hanya disebabkan oleh masalah kepemilikan lahan.
Selanjutnya Dedi diberi tahu bahwa kontraktor tersebut memiliki kontrak hingga tahun 2024.
Setelah itu baru diperbarui, lalu secara administratif mereka menunggu jadwal rapat yang telah direncanakan.
“Banjir ini jika dihadapi dengan administrasi saja tidak akan selesai Pak, diperlukan tindakan yang lebih berani,” ujar Dedi.
“Jika tidak ingin melibatkan mereka dalam pekerjaan, cukup blacklist saja kontraktornya, Pak. Tidak perlu menggunakan jasa seperti ini, Pak,” ujar Dedi.
Lain kali baca lebih banyak berita dari Tribunnews Bogor dengan mengunjungi situs web mereka.
Google News
Ikuti kanal Tribunnews Bogor melalui aplikasi WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t
Tubagus Haikal adalah seorang kontributor di media IKABARI
