, JAKARTA – Penangguhan sementara armada pendukung tersebut
Damri
Yang menghubungkan penumpang dari stasiun kereta api di Kota Banjar menuju Kabupaten Banjar masih belum rampung.
Penghentian tersebut terjadi karena ada penolakan dari Organda Banjar.
Feeder Damri tersebut semestinya telah mulai berfungsi pada tanggal 17 Maret 2025 silam, namun dihentikannya layanan akibat adanya gelombang protes.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut bahwa secara umum semua jalanan publik adalah aset pemerintah.
DAMRI Luncurkan Rute Pulang-Pergi Bandung-Yogyakarta, Ini Harganya
“Beginilah, jalan ini merupakan properti negara,” terang Dedi Mulyadi saat berada di gedung Pakuan pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa dia akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang akurat.
Memperhatikan hal tersebut, sampai sekarang dia masih belum tahu persis alasan penolakannya yang pada akhirnya menyebabkan berhentinya operasi.
“Sementara itu, semua keputusan yang diambil pasti akan membawa manfaat kepada publik. Akan saya pertimbangkan terlebih dahulu urgensi dari masukan tersebut,” katanya.
Lama Liburan, DAMRI Terjual 48.309 Karcis Perjalanan Bus Antar Kota dalam Satu Hari
Sebagai pemimpin wilayah tersebut, dia berkomitmen untuk membantu mempermudah urusan warganya.
Termasuk di dalam hal ini, apabila kedatangan feeder tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengakses Kabupaten Pangandaran, dia akan mendukungnya.
“Bila saya menjadi gubernur, setiap keputusan yang menghasilkan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk warga pasti akan saya dukung dan ikuti,” kata Dedi.
Damri Siapkan 2.000 Bus untuk Melayani Transportasi Pulang Kampung Saat Lebaran
Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil langkah tentang masalah itu, asalkan mereka sudah memperoleh informasi yang jelas seputar perkembangan di daerah Kota Banjar tersebut.
“Kita akan melihat masalah utamanya apa dari penolakan tersebut. Jika masih dapat diskusikan maka lakukan dialognya. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan dialog dan jika keputusan ini sebenarnya menguntungkan banyak orang di Jabar, tentu saja saya akan mendukungnya,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Benny Bachtiar, sebelumnya menyampaikan bahwa daerah Pangandaran sangat populer terutama saat mendekati hari raya Lebaran. Oleh karena itu, jalan masuk ke sana perlu dibuka semaksimal mungkin.
“Pastinya kita akan senantiasa menyajikan pelayanan terbaik untuk para pengunjung wisata. Sebab pada dasarnya mereka membutuhkan akses, tentu saja termasuk transportasi yang sesuai dan kami berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan tersebut,” jelas Benny dengan nada tegang.
Berdasarkan Benny, penolakan itu terjadi karena ada bentrokan kepentingan. Benny, mantan Pejabat Bupati Pangandaran, mengatakan bahwa kondisi ini mencakup lembaga transportasi darat.
Walaupun begitu, mereka masih mencoba menyiapkan akses yang dibutuhkan oleh publik. Di sisi lain, Damri sudah bersiap untuk merespon permasalahan tersebut.
” Damri secara khusus tidak mengalami kendala apapun. Akan tetapi, Organda memang masih belum benar-benar siap,” katanya.
Benny mengerti bahwa penolakan terhadap Damri bisa mempengaruhi jumlah pengunjung turis.
Oleh karena itu, mereka akan secepatnya mengkoordinasikan hal ini bersama Pemkot Banjar, Pemkab Pangandaran, dan juga Dinas Perhubungan.
“Setiap peraturan tentu memiliki pihak yang mendukung dan menentang. Tetapi, seiring perkembangan waktu, pastilah akan ditemukan jalan keluar. Kendala ini nantinya akan teratasi,” katanya.
(mcr27/jpnn)
