,
Jakarta
– Mahasiswa
Universitas Trisakti
menyudahi kegiatan mereka setelah melaksanakan demonstrasi yang menentang perubahan UU Tentara Nasional Indonesia (TNI)
revisi UU TNI
Di hadapan pintu masuk Pancasila gedung DPR, Senayan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 pukul 16:55 WIB, mereka menyalakan ban sebelum pergi dari lokasi protes tersebut.
Mereka melancarkan protes mulai sekitar jam 13:00. Orang-orang tersebut menahan beberapa kendaraan milik anggota dewan legislatif dan petugas pemerintah yang sedang melintas kemudian meminta mereka untuk bergabung dalam perbincangan.
Satu di antara mereka yang ditangkap adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Supratman Andi Agtas
. Berdasarkan pantauan
Tempo
Di tempat kejadian, Supratman naik mobil Toyota Alphard melewati jalan dengan adanya pengamanan di sepanjang Jl. Lapangan Tembak Senayan pada pukul 16:15.
Tetapi, saat tiba di gerbang Gerakan Pancasila DPR, sejumlah besar mahasiswa dari Universitas Trisakti yang sedang melakukan protes terhadap revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) melihat ada kendaraan Supratman yang akan melewati sana.
Vehiclenya pun dihentikan dan Supratman dimintakan untuk turun. Awalnya, Supratman enggan membuka pintunya tetapi tekanan kerumunan membuatnya tidak mempunyai opsi lain.
Setelah berdiskusi selama kurang lebih 15 menit, akhirnya Supratman berhasil memasuki gedung DPR. Dia menyebutkan bahwa dirinya akan meneruskan aspirasi para mahasiswa kepada ketua parlemen.
Di samping Supratman, anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina pun pernah dihadapkan pada demonstran. Dia enggan memberikan komentar lebih lanjut lantaran menganggap dirinya tak berafiliasi dengan komisi yang memiliki wewenang terkait peninjuan kembali Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. “Aku mendukung para saudari-saudari muda itu,” ujar Vita.
Presiden Badan Perwakilan Mahasiswa MM di Universitas Trisakti, Faiz Nabawi Mulya, tidak setuju dengan usulan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebab bisa membangkitkan kembali konsep dwifungsi militer.
Bila perubahan ini dijalankan tanpa adanya pengawalan yang kuat, demokrasi di Indonesia berpotensi tergerus,” ujar Faiz melalui siaran persnya pada hari Rabu, 19 Maret 2025. “Militer bisa jadi pemain utama lagi dalam skenario politik serta administrasi negara.
Faiz menjelaskan bahwa sebagai elemen dari gelombang reformasi, mahasiswa Universitas Trisakti memiliki empat tuntutan. Yang pertama adalah penolakan terhadap semua draf revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, kedua mereka ingin mencopot serta menghentikan keberadaan perwira yang masih bertugas di militer atau polisi pada posisi sipil sekarang.
Tuntutan ke tiga dari mahasiswa Universitas Trisakti ialah mewujudkan kedaulatan rakyat dan mengakhiri pengabaian terhadap program perubahan. Sedangkan yang ke empat, mereka menentang setiap jenis kooptasi militer dalam urusan pemerintahan sipil dan meminta pemerintah untuk bersikeras melindungi prinsip-prinsip demokratis serta hak-hak azazi manusia.
Rencana perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sudah disiapkan untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan kedua melalui sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan bahwa penyetujuan terhadap penyempurnaan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025.
“Setelah paripurna, teks tersebut akan diresmikan pada hari Kamis,” jelas Bambang ketika ditemui.
Tempo
di komplek Parlemen Senayan pada 18 Maret 2025, Selasa.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
