.CO.ID –
JAKARTA.
Ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 6% pada hari Selasa (18/3), hal ini menimbulkan banyak dugaan dalam pasar keuangan. Sejumlah ahli dan penganalisis menyatakan bahwa alasan utama dari jatuhnya IHSG adalah karena adanya desas-desus tentang kepulangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta dampak tekanan ekonomi dunia.
Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengatakan bahwa alasan penurunan Sri Mulyani dari posisinya sebagai Menteri Keuangan, Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, serta Airlangga Hartanto dari tampuk Menteri Perindustrian Birokrasi tidak menjadi penyebab utama jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sebagai seorang ekonom, pandangan saya berbeda dari beberapa analis saham mengenai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saya rasa alasan Mundurnya salah satu atau dua petinggi bukanlah penyebab yang tepat. Menurut pendapat saya, masalah utama kita terletak pada ketidakstabilan struktur ekonomi Indonesia akibat kebijakan hutang luar negeri yang kurang bijaksana.
prudent
,” ungkapnya, Selasa (18/3).
Berikut Adalah Sebab-sebab Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan di Pasar Perdagangan Senin (18/3)
Menurut dia, memaknai elemen-elemen luar negeri atau tokoh-tokoh politik sebagai penyalahkahan hanya akan mengecoh pandangan publik dari aspek esensial yaitu ketidakseimbangan fundamental dalam sistem perekonomian Indonesia yang semakin parah karena adanya keputusan-keputusan populer tetapi singkat berbasis hutang.
Achmad menilai, penurunan IHSG bukan sekadar refleksi ketidakpastian global, melainkan sinyal
alarm
bahwa model ekonomi Indonesia terlalu bergantung pada komoditas, minim inovasi, dan terjebak dalam siklus utang untuk membiayai program populis seperti program makan bergizi gratis (MBG), Bansos, subsidi listrik 50%.
“Jika pemerintah tidak segera menghentikan kebijakan serampangan ini, krisis kepercayaan investor akan semakin dalam, dan IHSG hanya menjadi awal dari rantai masalah yang lebih besar,” ungkapnya.
Sebaliknya, Indonesia tetap terperangkap dalam model ekonomi yang mengandalkan barang mentah, dengan 35% pendapatan dari ekspor berasal dari batubara, sawit, dan nikel.
Di kuartal I-2025, nilai tiga jenis barang tersebut turun sebesar 10-15% karena melambatkannya kebutuhan dunia internasional, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perusahaan di sektor tambang yang menjadi mayoritas dalam penghitungan kapitalisasi bursa saham.
Saham sepeti PT Adaro Energy Tbk (
ADRO
dan PT Vale Indonesia Tbk (
INCO
IHSG telah diperbaiki lebih dari 12% dalam seminggu, mengindikasikan kepekaan indeks tersebut terhadap variasi harga komoditas.
Menurut Achmad, permasalahan utamanya adalah pertumbuhan diversifikasi ekonomi yang sangat lambat. Ini dapat dilihat dari sumbangan sektor manufaktur ke Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap bertengger di angka 19% sejak tahun 2020. Selain itu, industri dengan nilai tambah tinggi seperti bidang elektronika atau otomotif juga belum mampu bersaing dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand.
Sebaliknya dari mendukung industrialisasi, pemerintah justru bergantung pada kebijakan pelarang ekspor bahan mentah.
downstreaming
) yang justru mematikan daya saing,” ungkapnya.
Dia menyebutkan contoh pelarangan ekspor nikel tanpa didukung oleh pembangunan smelter secara besar-besaran, hal itu hanya memberikan keuntungan kepada sejumlah kecil pengusaha besar, sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertambangan tradisional justru lumpuh.
Terdorong oleh Penurunan DCII dan Saham Grup Prajogo Pangestu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Turun hingga 7%
Meskipun demikian, dalam kondisi ketatnya anggaran, dia merasa bahwa pemerintah tetap memilih untuk meneruskan kebijakan-kebijakan populer seperti proyek MBG, subsidi bahan bakar, bansos, serta mendirikan infrastruktur besar-besaran seperti ibu kota baru meski kurang memberi kontribusi pada produksi ekonomi.
Di tahun 2024, defisit Anggaran Pendanaan Belanja Negara (APBN) menyentuh 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disebabkan oleh realisasi subsidi energi yang kurang tepat sasaran senilai Rp 650 triliun serta alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp 150 triliun.
Sebenarnya, 70% dari anggaran subsidi dimanfaatkan oleh 20% populasi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sedangkan fasilitas infrastruktur seperti IKN dan bandaranya yang terletak di wilayah periferis malah menjadikan beban biaya pemeliharaannya dalam jangka waktu lama.
“Lebih memprihatinkan lagi, utang digunakan sebagai solusi untuk menutupi defisit,” katanya.
Utang negara sudah melampaui batas Rp9.000 triliun di tahun 2025 (setara dengan 40% Produk Domestik Bruto atau PDB), sementara biaya bunganya sebesar Rp450 triliun setiap tahunnya—hampir sama besarannya dengan alokasi dana untuk pendidikan!
Kebijakan tersebut bukan saja memberatkan kondisi finansial negara, namun juga merusak citra keuangan dalam pandangan para pemodal.
Tidak mengherankan, asing tetap mendapatkan dana dari pasar saham Indonesia, di mana aliran uang keluar oleh investor asing telah mencapai Rp10 triliun selama bulan terakhir.
Belum termasuk dampak berantai dari utang yang bertambah akibat kenaikan tingkat bunga. Penumpukan hutang pemerintah membuat Bank Indonesia (BI) harus menahan suku bunga acuannya di posisi 5,75%, angka tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya hingga Maret 2025, dengan tujuan untuk mencegah aliran dana keluar dan melindungi imbal hasil surat utang.
Tarif suku bunga yang mencapai 5,75% dinilai sudah lumayan tinggi dan pada akhirnya berbalik merugikan sektor nyata di mana pertumbuhan kredit untuk investasi hanya mengalami peningkatan sebesar 5% secara tahunan, jauh dibandingkan dengan sasarannya yakni 12%.
“Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terparuk paling parah, di mana 60% pengusaha meratapi kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan. Hutang pun membelokkan pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor belanja yang berdayakan produksi,” jelas dia.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
