,
Jakarta
– Perusahaan jasa keuangan bankir dan berinvestasi secara global
Goldman Sachs
Grup INC mereduksi peringkat pasar untuk saham dan obligasi di Indonesia. Menurut ekonom dari Institut Bright Muhammad Andri Perdana, pemotongan rating ini terjadi akibat kebijakan pemerintahan pusat yang semakin memberikan kecemasan.
Goldman Sachs menurunkan peringkat
saham
Indonesia dari
overweight
atau disarankan untuk pembelian, menjadi
market weight
atau bersifat netral. Salah satu faktornya adalah adanya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN
) yang diprediksi membengkak.
Menurut observasi kami, hal tersebut bahkan menyebabkan Goldman Sachs meramal bahwa defisit anggaran untuk tahun ini akan mencapai 2,9% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pemerintah dalam APBN 2025 yaitu sebesar 2,53%. Hal itu disampaikan saat ditemui pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.
Andri mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto dapat memperburuk defisit yang sudah diperkirakan akan semakin meluas. Ia memberikan contoh tentang peningkatan efisiensi belanja negara sebesar-besarnya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024.
Efesiensi dirancang untuk mengurangi beban anggaran negara. Namun, sebagaimana ia jelaskan, pemotongan tersebut ternyata tidak menciptakan penghematan nyata; justru diperuntukan bagi program-program penting seperti Makan Bergizi Gratis. “Kebijakan saat ini kian memperlihatkan ketidakstabilan dalam aspek finansial, terlebih lagi yang diinisiasi oleh presiden,” katanya.
Menurut Andri, kondisi finansial negeri ini memburuk jauh hari sebelum era pemerintahan Prabowo. Ini terlihat khususnya dalam pertumbuhan posisi hutang. Meskipun ketimbang Produk Domestik Bruto (PDB), rasio total hutang pemerintah belum mencapai 60%, namun apabila dibandingkan dengan pendapatan, nilai tersebut telah melebihi 300%.
Fisikal diperkirakan akan memburuk karena peningkatan pengeluaran utang pada tahun ini menjadi nilai tertinggi sejak awal pandemi, bersama dengan pendapatan pajak yang tak kunjung menyentuh sasaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dia menambahkan bahwa situasi tersebut bakal mendorong bobot biaya pinjam uang dan kewajiban bunga meningkat secara signifikan di tingkat nasional.
Hutang pemerintahan saat ini mayoritas merupakan Obligasi Negara (ON). Menurut laporan Nota Keuangan 2025, peningkatan yield ON jangka 10 tahun sebanyak 0,1% diperkirakan bakal membengkakkan defisit anggaran hingga mencapai 1,3 triliun rupiah. Faktor-faktor tambahan juga masih perlu dipertimbangkan.
“Bila kondisi kereta ini tetap berjalan sambil diikuti oleh penurunan peringkat kredit Indonesia, bisa jadi sepertiga atau sebesar 25% dari anggaran pemerintahan nasional dalam rentang lima tahun mendatang akan ludes hanya untuk pembayaran bunga pinjaman,” katanya.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
