, JAKARTA — Kehadiran organisasi masyarakat (ormas) ternyata cukup mengkhawatirkan bagi sektor bisnis. Asosiasi Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan bahwa banyak pelaku investasi cemas terkait tindakan ormas dalam lingkungan industri, termasuk adanya protes publik, penutupan paksa, serta ancaman.
Organisasi massa tersebut menggelar protes karena menuntut bagian dalam proses konstruksi atau operasional pabrik. Kecelakaan keamanan ini menyebabkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah disebabkan oleh investasi yang ditarik dan meninggalkan area industrial.
“Kalau dihitung semuanya,
ngitungnya
bukan cuma yang keluar, tapi yang
nggak
Jadi termasuk juga. Hal itu dapat mencapai ratusan triliun rupiah,” ujar Ketua Umum HKI Sanny Iskandar saat memberikan keterangan di Jakarta pada Selasa (18/3/2025). Menurut Sanny, area yang kerapkali menjadi tempat kegiatan preman dari ormas adalah di Bekasi, Karawang, Batam, serta Jawa Timur.
ternyata, tidak cuma area perindustrian yang jadi target ormas. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebut bahwa banyak membernya telah menerima perlakukan intimidasi oleh ormas ketika mereka mencoba untuk merebut unit mobil milik nasabah atau konsumen yang belum membayar angsuran. Salah satu wilayah yang diangkat sebagai fokus APPI adalah Jawa Tengah serta Jawa Timur.
Ketua APPI Suwandi Wiratno menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan undang-undang, debitur yang telantar dalam pelunasan hutang serta tak membalas teguran formal harus mengembalikan kendaraannya. “Sebab mereka tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan juga enggan memberi respons pada pemberitahuan resmi tersebut, maka diberlakukannya tindakan penegakan hukum,” jelasnya saat dihubungi para jurnalis.
Suwandi mengatakan bahwa meski lembaga pembiayaan berhak mendapatkan kembali mobil mereka sesuai dengan undang-undang dan putusan pengadilan, tetapi pada praktikknya banyak peminjam yang enggan bekerja sama. Justru sebaliknya, para peminjam tersebut sering kali memeras lembaga pembiayaan.
Setelah diselidiki, ditemukan bahwa sebagian besar peminjam yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil (OMS) atau organisasi massa agama sering kali meminta anggota mereka untuk menunda pembayaran angsuran dan bahkan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. “Jadi, ketika kami mencoba melaksanakan eksekusi, ternyata ada intimidasi oleh kelompok tersebut kepada kami, karena para peminjam telah menjadi anggota grup itu,” jelas Suwandi.
Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), Ristiawan Suherman menyatakan bahwa tindakan paksa oleh organisasi masyarakat terhadap pengambilalihan aset mobil milik konsumen bisa meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi performa dari perusahaan pembiayaan tersebut.
“Dampak yang dirasakan bagi
multifinance
Apabila terjadi kredit bermasalah dari para debitur, maka ini akan memengaruhi tingkat Non-Performing Financing (NPF) di perusahaan tersebut. Rasio NPF merupakan aspek yang signifikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kondisi sehat atau tidaknya portofolio mereka,” jelasnya.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
