IKABARI.COM
,
Jakarta
– Akhirnya pemerintah mengesahkan penunjukan
CPNS
Dan pelaksanaan PPPK akan terjadi tahun 2025 ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak melebihi batasan bulan Juni, serta untuk pegawai pemerintah yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja (PPPK).
PPPK
) pada Oktober 2025.
“Pengesahan penunjukan ini harus dilanjutkan berdasarkan kesediaan setiap kementerian/lembaga serta unit kerja yang relevan,” jelas Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.
Sebelumnya, Menpan RB Rini Widyantini pernah mengumumkan penundaan penerimaan pegawai negeri sipil hingga Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sampai Maret 2026. Dia menyebut bahwa para calon pejabat publik ini akan dilantik sekaligus. Putusan tersebut kemudian memicu kontroversi di antara mereka yang lulus dalam proses seleksi setelah pertemuan Kemenpan RB bersama Komisi II DPR RI pada tanggal 5 Maret 2025.
Putusan mengenai penangguhan serta perbedaan pandangan dengan DPR
Rini menyebut bahwa perubahan pada jadwal promosi tersebut diterapkan guna menyelesaikan semua kesulitan yang timbul dari seluruh tahapan perekrutan pegawai negeri sampai dengan penyusunan sistem aparatur sipil negara di tanah air secara komprehensif. Di samping itu, sejumlah wilayah juga telah mendiskusikan ide untuk memundahkan proses seleksinya.
Setelah menghadapi proses perekrutan CPNS pada tahun 2024, ia menyebutkan bahwa ada sejumlah aspek yang harus ditinjau kembali. Salah satunya adalah masalah beberapa lembaga yang memperpanjang waktu penuntasan serta pemilihan CPNS.
“Kedua, formasi yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut kurang efektif karena tidak sejalan dengan data kita,” ujar dia setelah menghadiri pertemuan bersama Komisi II DPR di Kompasian Parlemen Senayan.
Rini Widyantini akhirnya menetapkan bahwa proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dijalankan secara bersama-sama. Informasi tersebut tercantum dalam dokumen yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara dengan tanggal 7 Maret 2025. “Kami mengerti bahwa penuntasan dari prosedur serempak ini butuh durasi lama karena perlu dikerjakan dengan teliti serta berhati-hati,” ungkap Rini lewat rilis formal departemen pada hari Jumat, 7 Maret 2025.
Walaupun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan dalam pertemuan komisionernya bahwa mereka tidak mendukung penunjukan CPNS yang terjadi serempak. Bagi beliau, pada waktu tersebut, komisi khusus tentang urusan pemerintah ingin proses penambahan staf pegawai negeri sipil dapat dimulai dengan cepat dan tak perlu menanti hingga batas akhir yaitu Oktober tahun 2025.
“Jika ada wilayah yang telah siap untuk melakukan promosi, sebenarnya tak perlu menunggu hingga batas waktu terakhir, dapat dilakukan lebih cepat,” jelas Dede ketika diwawancara.
Tempo
Pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025.
Mendapatkan kritikan tajam dari CPNS
Putusan dari Menpan RB di awal bulan Maret tersebut mengundang kritik. Sejak hari Kamis, 6 Maret 2025, berbagai tagar seperti #SaveCASN2024 mulai merebak di platform X—yang dulunya adalah Twitter. Penggunanya banyak memposting foto dengan pita warna putih sambil meluapkan ketidaksetujuannya terhadap penundaan dalam proses pengangkatan para ASN tahun 2024 oleh pemerintah.
Kebijakan penangguhan pengangkatan CPNS oleh pemerintah menyebabkan beberapa peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi terpaksa menjalani kehidupan tanpa pekerjaan dan sumber pendapatan selama beberapa bulan. Beberapa calon peserta setelah mengumumkan kelolosannya di Januari 2025 memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya.
Satu contohnya adalah CPNS bernama Sekar Soca yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di sebuah perusahaan milik negara di Jakarta. Wanita berumur 26 tahun tersebut memilih kembali ke Yogyakarta sambil menantikan pengangkatannya sebagai CPNS. “Saya memiliki tabungan dan perkiraan saya dapat mencukupi hingga sekitar bulan Mei,” ujar Soca ketika diwawancara oleh Tempo pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025.
Tuntutan dari DPR serta putusan untuk mempercepat proses penunjukan
Seusai ramai di media sosial, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat, 14 Maret 2025 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK dari putusan penundaan sebelumnya. Menurut dia, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.
Beberapa hari kemudian, Menteri Sekretaris Negara berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menyampaikan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK akan diadakan tahun 2025. Dalam jumpa pers tersebut, Men PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah meminta agar pelaksanaan pengangkatan CPNS ditundanya.
Menteri Rini menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya ketentuan baru tersebut, lembaga yang sebelumnya meminta perubahan jadwal dapat meningkatkan persiapan mereka dan menjalankan proses promosi pada waktu tersendiri hingga tidak melebihi batas tanggal yang telah ditetapkan.
Hanin Marwah
dan
Daniel A Fajri
berkontribusi dalam artikel ini
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
