JAKARTA,
Media asal Cina juga mengangkat perhatian pada protes skala besar menentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Indonesia.
Aksi demonstrasi itu adalah respon terhadap pengesahan DPR mengenai penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang meningkatkan peran militer dalam ranah sipil.
Mahasiswa serta organisasi advokasi hak-hak sipil mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu adalah langkah mundur dalam proses demokrasi.
Media China,
South China Morning Post
, pada Kamis (27/3/2025), menyatakan bahwa pengesahan perubahan tersebut diartikan sebagai indikator kekhawatiran akan dominasi Presiden Prabowo.
“Kritikus menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk penegasan akan peranan militer di dalam kehidupan masyarakat sipil serta bertujuan untuk membuka kembali integrasi antara bidang pertahanan dan urusan pemerintah,” katanya.
Protes melawan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia berlangsung di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Mulai dari Jakarta sampai Aceh serta Kalimantan Selatan, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa untuk menentang penyahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia oleh DPR, yang mayoritas diisi oleh kumpulan partai pendukung Prabowo.
Media dari China itu menginformasikan bahwa sejumlahaktivis hak asasi manusia di Indonesia khawatir Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat membawa kembali fungsi ganda militer.
Itu adalah doktrin mantan Presiden Soeharto, sang pemimpin rezim Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun.
Pada zamannya, Soeharto memperbolehkan militer mengontrol both bidang pertahanan dan urusan pemerintah sipil.
Mereka juga menyebutkan pernyataan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menunjukkan bahwa penyempurnaan itu bisa meredam garis pembatas di antara wilayah militer dan sipil.
Di samping itu, hal ini juga berpotensi memulihkan peran ganda serta militarisme di Indonesia.
Sejak mengambil posisi sebagai presiden di bulan Oktober, Prabowo diketahui sudah meningkatkan peran militer ke dalam bidang-bidang yang sebelumnya adalah ranah dari pemerintahan sipil.
Termasuk dalam program unggulannya adalah skema penyediaan makanan gratis bagi anak-anak serta wanita yang sedang mengandung sepanjang negara tersebut.
