IKABARI.COM
,
Jakarta
– Sekretaris Kementerian Negara (Sekmeneg)
Prasetyo Hadi
mengumumkan persetujuan kuota karyawan pemerintahan berdasarkan kontrak (PPPK) melalui sistem afirmasi (
PPPK
) diimplementasikan terakhir tahun 2024. Menurutnya, hal itu sejalan dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
Penyeleksian calon P3K untuk tahun 2024 adalah program preferensial terakhirmenurut pernyataannya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.
Dalam tahapan selanjutnya, Prasetyo menyebutkan bahwa pelaksanaan prosedur pengangkatan kembali diatur sesuai dengan sistem yang lalu. Proses seleksi untuk P3K akan melibatkan ujian dan diterapkan secara merata tanpa memandang siapa pun.
“Diharapkan kedepannya, pemberian jabatan Aparat Sipil Negara harus melewati proses seleksi reguler berdasarkan peraturan yang berlaku serta disesuaikan dengan keperluan organisasi,” katanya.
Rute afirmasi yang di maksud pada proses penerimaan P3PK merupakan rute istimewa bagi pegawai kontrak yang diselenggarakan tanpa adanya ujian. Sesudah aturan ini diberlakukan, registrasi P3PK secara resmi akan dilangsungkan dengan dasar persaingan serta menekankan prinsip kerja keras berdasarkan prestasi.
Dia menyampaikan bahwa para peserta P3K, yang di sini merupakan bagian dari pegawai negeri sipil atau PNS dan bertugas untuk melayani negara. Ketua Negara tersebut menjelaskan bahwa program pengangkatan P3K tidak hanya tentang menciptakan lapangan kerja saja.
“Tetapi ini dilakukan untuk menjamin bahwa layanan kepada masyarakat bisa beroperasi secara efektif dan memberikan faedah semaksimal mungkin bagi publik,” katanya.
Adapun pengangkatan calon
ASN
Yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini telah ditentukan untuk dipercepat setelah awalnya menghadapi keterlambatan. Menurut Prasetyo Hadi, pengangkatan bagi PPPK akan diselesaikan paling lambat di akhir tahun 2025. Di sisi lain, pengambilan keputusan atas calon ASN gelombang 2024 direncanakan paling telat pada bulan Juni 2025.
“Pengesahan ini harus diikuti berdasarkan kemampuan setiap kementerian/lembaga serta instansi yang relevan,” jelas Prasetyo.
Namun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah meminta untuk menangguhkan proses pengangkatannya bagi calon pegawai negeri sipil atau CASN tahun 2024. Menurut Rini, permohonan penundaan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan jadwal pelaksanaan pengangkatan para kandidat ASN beberapa bulan lalu.
“Mereka menyarankan untuk memundahkan promosi CASN dengan beberapa dalih serta keperluan,” jelas Rini saat itu.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
