,
Jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap untuk merilis hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup bulan Januari hingga Februari tahun 2025 pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat sedang berada di Istana Presiden.
“Betul, Januari dan Februari. Pengumumannya akan disampaikan besok dalam konferensi pers,” ujar Sri Mulyani merespons pertanyaan wartawan terkait pelaporan realisasi APBN untuk bulan Januari hingga Februari tahun 2025 yang dilakukan di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2024. Sebelumnya, Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di istana tersebut.
Berdasarkan undangan dari Tempo, Sri Mulyani berencana untuk meluncurkan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tahun 2025 pada kira-kira jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat di gedung Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan catatan pencapaian APBN untuk periode Januari hingga Februari tahun 2025.
Pada hari Rabu pagi kemarin, dokumen APBN KiTa versi Februari 2025 muncul sementara di situs web resmi dari Kementerian Keuangan. Akan tetapi, dokumen itu tidak dapat diakses kembali seiring mendekatnya waktu ke sore harinya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dari Kementerian Keuangan, Deni Surjantoso, menjelaskan bahwa alasan penurunan dokumen APBN KiTa oleh Kementerian Keuangan adalah karena peluncuran laporannya dipersingkat. “Downdownload sementara karena tidak disangka-sanga konferensi pers tentang APBN KiTa digeser ke esok hari, jadi tujuannya supaya dapat dijabarkan dengan detail pada kesempatan yang sama,” ujar Deni saat ditanyai.
Tempo
, Rabu, 12 Maret 2025.
Sampai saat ini, pemerintah belum merilis data bulanan tentang kinerja APBN untuk periode Januari 2025. Publikasi bulanan APBN KiTa mencakup detail pencapaian dalam hal penerimaan nasional, alokasi anggaran, hutang serta manajemen finansial negeri lainnya. Ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat terkait performa dari sumber daya, pengeluaran dan pendanaan negara dengan tujuan memenuhi komitmen akan pertanggunganjawaban publik dan kerapihan sistem perbendaharaan.
Umumnya, Kementerian Keuangan secara berkala mengeluarkan laporan APBN KiTa tiap bulan. Laporan APBN KiTa biasanya disampaikan melalui acara konferensi pers. Kemudian, Kementerian Keuangan akan menjabarkan prestasi APBN untuk satu bulan tersebut pada bulan berikunya. Sebagai contoh, capaian APBN pada Januari 2025 diperkenalkan pada Bulan Februari. Akan tetapi, sampai saat ini penjelasan tentang performa APBN untuk periode Januari belum juga dirilis.
Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik penundaan dalam merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. Menurut Bhima, pemerintah belum cukup terbuka tentang situasi APBN saat ini.
Menangguhkan penerbitan data tentang penyaluran dana dan pengeluaran, lanjut Bhima, dapat mengurangi keyakinan para pemodal. “Di samping itu, setelah adanya penyempurnaan anggaran, terdapat masalah,” katanya.
Coretax
Dan peningkatan dana untuk Danantara membuat pemerintah semakin menutupi informasi tentang situasi keuangan mereka,” ungkapnya saat berbicara dengan Tempo, Jumat, 8 Maret 2025.
Mulai tahun 2025, telah tercatat paling tidak tiga kejadian penting dari segi ekonomi yang melanda negara ini. Salah satunya adalah pelaksanaan reforma pajak.
Coretax
yang akan efektif per tanggal 1 Januari 2025. Sejak diperkenalkannya, cukup banyak hambatan telah dilaporkkan oleh para pembayar pajak.
Kedua, presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi pengurangan anggaran pada tanggal 22 Januari 2025. Dia menuntut timnya untuk menerapkan efisiensi dalam alokasi dana belanja pemerintahan tahun fiskal 2025 dengan jumlah mencapai Rp 306,69 triliun.
Ketiga, peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara yang jatuh pada tanggal 24 Februari 2025. Saat memberikan pidato pembukaan tersebut, Prabowo menyatakan telah sukses menjamin dana sebesar kurang lebih Rp 300 triliun yang berasal dari pengurangan inefisiensi, pencegahan korupsi, serta eliminasi belanja tidak efektif. Uang ini nantinya akan digunakan sebagai modal investasi dalam program Danantara.
Bhima menyampaikan bahwa penerbitan berkala yang mencakup perkembangan informasi tentang pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) amat krusial. Dia menambahkan, “Penetrapan APBN ini akan jadi acuan untuk memproyeksikan tingkat pengembalian obligasi negara, peringkat utang surat, serta bermacam-macama indeks ekonomi secara keseluruhan hingga tahun 2025.”
Bhima berpendapat bahwa baik masyarakat maupun para pelaku pasar juga menginginkan informasi tentang bagian-bagian pengeluaran apa saja yang akan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah untuk memotong anggaran. “Selain itu, mereka juga penasaran dengan dinamika pendapatan pajak dalam konteks kesulitan Coretax,” tambahnya.
Ervana Trikarinaputri
dan
Ilona Estherina
ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini.
Strategi Kampus Menghadapi Kurangnya Anggaran Riset
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
