BREBES,
– Bupati Brebes, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma, menyampaikan pemahamannya tentang perannya sebagai seorang kepala daerah terpilih yang belum familiar dengan detail laporan keuangannya untuk tahun fiskal 2024 yakni LKPJ atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LAPD).
unaudited
yang sudah diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Mitha mengatakan bahwa dia buru-buru karena harus hadir di acara lainnya dan karenanya tidak begitu fokus ketika merespons pertanyaan dari para jurnalis di Aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah pada hari Rabu (26/3/2025).
“Saya sebenarnya kemarin masih memiliki agenda penting yang perlu langsung saya hadapi. Oleh karena itu, belum sempat untuk merespons pertanyaan wartawan tersebut. Saya sebagai bupati baru, anggaran tahun 2024 bukanlah kewenangan saya saat ini, sehingga mengenai hal itu pun saya belum mengetahui detailnya,” ujar Paramitha ketika ditemui di Pendapa Brebes pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025.
Sebelumnya, ketika dimintai pendapat oleh para jurnalis tentang hal tersebut, Paramitha menyatakan bahwa dia masih belum paham dengan rincian neraca keuangannya.
unaudited
Tahun 2024 yang dia serahkan kepada BPK karena beliau baru saja dilantik menjadi bupati pada Maret 2025.
“Bupati
anyar durung ngerti
“Menurut Mitha di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/3/2025), bupati yang baru saja dilantik masih belum memahami,” katanya.
Kemudian pernyataan Mitha menjadi viral di media sosial dan memperoleh respons yang bervariasi dari para pengguna internet.
Pada saat konferensi pers, Mitha menyatakan bahwa LKPD tahun 2024 telah dibuat sebelum dia mengambil posisi tersebut.
Dia juga menyatakan belum mengetahui hasil pemeriksaan BPK atas Anggaran Tahun 2024.
Laporan ini dibuat sebelum saya bergabung dengan pemerintah dan saat itu belum memahami apakah hasil audit BPK berupa WTP (wajar tanpa pengecualian) atau WDP (wajar dengan pengecualian), ” jelas Mitha.
Mitha menyebutkan bahwa BPK mengecek finansial pemerintah serta tanggung jawab pemda terkait pertanggungan jawaban mereka dalam menggunakan dana anggaran.
“Minggu lalu, tim BPK telah memulai tahap auditan dan akan berlanjut sampai dengan 30 hari sesudah Idul Fitri,” jelas Mitha.
Mitha mengatakan bahwa dalam satu minggu proses audit, terdapat beberapa temuan dari BPK yang relatif kecil dan dapat diselesaikan.
Disampaikan bahwa hingga kini belum seluruh OPD telah dicek.
Baru sebagian kecil dari OPD yang menangani dana besar misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum.
Mitha menyatakan diri sangat percaya diri bahwa dengan kepemimpinan barunya yang masih terbilang baru, Brebes dapat memperoleh predikat WTP untuk ketujuh kalinya beruntun.
“Semoga tahun ini mendapatkan opini WTP yang ketujuh kalinya. Saya berkomitment untuk segera bertindak dan menjamin bahwa semua data dan catatan dapat diperhitungkan secara tepat. Ini adalah wujud dari kesetiaan saya pada tugas sebagai bupati,” ujar Mitha.
Sekilas berita terkini mencatat bahwa sejumlah 33 pemimpin daerah di Jawa Tengah telah mengajukan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun 2024.
unaudited
Di Aula Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/3/2025).
Tetapi ketika Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dimintai keterangan tentang laporannya yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia malah menyarankan pers untuk bertanya kepada pejabat daerah lainnya.
“Jelaskan hanya itu (sambil menunjuk kepala daerah di hadapannya},” ujar Paramitha dengan tergesa-gesa.
Paramitha menyatakan bahwa dia masih belum memahami laporan keuangannya.
unaudited
2024 yang diserahkannya karena menurutnya dia baru saja menjadi Bupati Brebes.
“Bupati
anyar durung ngerti
“Mas, Bupati baru masih belum paham,” ujarnya.
