JAKARTA,
Ketua DPR RI Puan Maharani menegur pemerintah agar mempersiapkan diri terhadap masalah keamanan sistem serta validitas data peserta yang menerima bantuan dalam penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) langsung ke akun bank mereka.
Pembayaran manfaat langsung tanpa melalui pemda memang dapat mengurangi proses birokrasi.
Tetapi, pengawasan masih diperlukan untuk menjamin bahwa para guru sungguh-sungguh mendapatkan hak-hak mereka.
“Kebijakan ini tak seharusnya dianggap semata-mata sebagai tindakan administrasi teknis, tetapi harus didampingi oleh prosedur yang tepat untuk mencegah masalah baru berkaitan dengan keransakaan, pertanggungjawaban, serta kelangsungan sistem gaji tunjangan bagi para guru Aparatur Sipil Negara (ASN),” demikian disampaikan Puan dalam rilis resmi pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025.
Menurut Puan, implementasi dari sistem transfer langsung perlu didukung oleh sistem verifikasi dan validasi data yang handal agar dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.
Selain itu, tambah Puan, pemerintah perlu menyusun mekanisme perlindungan yang tangguh untuk menghindari kemungkinan bocornya informasi serta penggunaan tidak sahnya data tersebut.
“Namun meskipun transfer subsidi langsung ke rekening guru tampaknya seperti solusi yang lebih mudah, masih ada beberapa hambatan penting yang harus diwaspadai oleh pemerintah, yakni pemantauan atas akurasi data penerima,” jelas Puan.
“Selanjutnya, pihak berwenang perlu memastikan bahwa sistem pencairan langsung ini terus bekerja dengan efektif dan tidak mengalami hambatan teknis maupun birokratis di masa mendatang,” imbuhnya.
Politikus dari PDI-P tersebut juga menekankan pentinya bagi pemerintah untuk terus menerapkan pembaruan data para guru yang berhak mendapatkan tunjangan sehingga distribusi dana dapat dilakukan dengan akurat dan sesuai sasaran.
“Pemutakhmiren data penerima harus dilakukan secara rutin dan transparan agar dapat diperiksa, sehingga bisa menghindari penyimpangan atau kesalahan pada saat penyaluran tunjungan,” demikian katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan skema terbaru untuk tunjungan guru PNS di tingkat lokal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025.
Dalam sistem terbaru ini, bantuan uang untuk guru PNS daerah tidak lagi dialihkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pemerintahan lokal (Pemda), melainkan dikirim secara langsung ke rekening masing-masing guru PNS yang beroperasi di wilayah setempat.
“Mempersembahkan peluncuran sistem baru untuk mengirim tunjungan kepada guru ASN secara langsung ke rekening mereka,” ujar Prabowo saat berada di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, pada hari Kamis.
Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa pencairan tunjungan secara langsung ke rekening para guru akan dimulai pada tanggal 21 Maret 2025 mendatang.
“Transfer langsung pada bulan Maret bertujuan sebagai bonus bagi para guru sehingga mereka bisa menyambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan,” jelas Mu’ti.
“Dan supaya mereka bisa meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik serta nantinya dapat melaksanakan tugas membina kecerdasan bangsa dengan lebih efektif,” tambahnya.
Mu’ti mengatakan bahwa terdapat 1.476.964 guru PNS yang berhak mendapatkan tunjungan secara langsung dan akan ditransfer ke rekening mereka.
Untuk guru bukan ASN yang bakal mendapat transfer langsung berjumlah 392.802 orang.
Menurut Mu’ti, dengan adanya aturan baru ini, alihtransfer sekarang tidak melewati pemerintah daerah lagi, tapi secara langsung dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
