Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang keputusan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kebijakan ini menimbulkan risiko akan munculnya perang perdagangan sekali lagi.
Tension began when Trump announced on February 1, 2025, an additional tariff of 10 percent on imports from China, followed by tariffs of 25 percent for Mexico and Canada. This policy triggered strong reactions from the affected countries.
China merespons dengan meningkatkan tariff sebesar 15% untuk impor batubara dan LNG dari AS, sementara itu tambahan tariff 10% diberlakukan bagi produk minyak mentah, peralatan pertanian, dan kendaraan. Canada dan Mexico juga turut mengambil tindakan dengan memberikan kenaikan tariff atas beberapa barang-barang produksi Amerika.
“Jika umumnya kita mendengar tentang peperangan militer, saat ini yang berlangsung adalah perang perdagangan. Apabila suatu negara menaikkan tariff dengan cara sepihak, maka negara lain juga akan membalas,” ungkap Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (13/3).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tindakan Presiden Trump kemudian ditanggapi oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang juga menerapkan tariff 25% pada beberapa barang impor dari Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini dapat memicu serangkaian pembalasan antara kedua negara.
“(Presiden Trump) akan mengembalikan balasan tersebut. Oleh karena itu, hal ini merupakan indikasi bahwa dia serius,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, Trump meningkatkan tarif baja dan aluminium hingga 25%. “Tentunya hal itu menciptakan respons yang tidak baik,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengkritisi pengaruh dari keputusan tersebut terhadap sistim perekonomian dunia yang dahulu didasarkan pada peraturan kolektif.
rule-based multilateralism
Menurut dia, kecenderungan tersebut memiliki potensi untuk merombak aliran perdagangan global dan membawa ketidaktentuan kepada negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia.
“Unilateralisme atau tindakan oleh sebuah negara yang secara tidak sengaja adalah negara terbesar serta paling kuat di planet ini dan mendominasi, hal ini menjadi
aturan permainan tersebut
Jadi sistem yang semula berbasis aturan multilateral kini bergantung pada keputusan unilateral masing-masing negara,” jelas Sri Mulyani.
“Sementara jika negeri ini menjadi kuat dan berpengaruh, ia dapat menetapkan peraturan sesuai dengan langkah-langkah serta kebutuhan negeri itu sendiri,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan salah satu dampak utama yang dikhawatirkan adalah terganggunya ekspor Indonesia, terutama ke negara-negara yang terlibat langsung dalam perang dagang. Tiongkok, sebagai mitra dagang utama Indonesia, kini harus menghadapi kenaikan tarif dari Amerika, yang berpotensi melemahkan daya saing produk-produknya di pasar global.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
