, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag)
Budi Santoso
menyebutkan bahwa pemerintahan AS juga mengambil perhatian terhadap agenda tersebut
swasembada pangan
yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mendag beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa dia sudah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk mendiskusikan kebijakan Presiden AS.
Donald Trump
.
Pada rapat itu, Budi menyatakan bahwa Duta Besar Amerika Serikat memaparkan kerangka kebijakan Indonesia yang sedang ‘diawasi’ oleh pemerintahan Trump, karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan defisit perdagangan tertinggi untuk Amerika Serikat.
Menantikan Implementasi Rencana Agrinas untuk Mewujdkan Ambisi Kemandirian Pertanian yang Diinginkan oleh Prabowo
“Itu akan diperiksa dengan cermat, umumnya hal-hal yang diamati berkaitan dengan kebijakan, apakah ada sesuatu yang membatasi akses pasar bagi mereka untuk masuk di tempat ini, termasuk juga tentang tariff,” ungkap Budi saat berada dalam kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, pada hari Selasa (25/3/2025).
Rencana mandiri pangan menjadi fokus utama dari pembicaraan Duta Besar AS. Sebab menurut Budi, terdapat perbedaan pandangan diantara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia tentang program ini.
:
Trump Akan Menetapkan Pajak 25% bagi Negara-NEGARA yang Membeli Minyak dari Venezuela
Budi menjelaskan, pemerintah Amerika Serikat menduga bahwa pihak berwenang di Indonesia telah membatasi seluruh impor produk peternakan dan pertanian dengan menerapkan skema ketahanan pangan sendiri.
Perihal itu pun segera ditolak olehnya. Terhadap Duta Besar Amerika Serikat, Budi menjelaskan bahwa swasemboda pangan yang dimaksud adalah Indonesia dapat mencukupi keperluannya melalui hasil produksi lokal, bukan dengan menghentikan impor barang-barang peternakan dan pertanian.
:
Kemungkinan Dampak Kebijakan Tarif Trump terhadap RI, Lembaga Indef Sebutkan 3 Sektor yang Terancam
Lebih lanjut, menurut Budi, beberapa jenis hasil pertanian sepertinya masih belum bisa mencapai self-sufficiency, misalnya anggur dan apel.
“Apel ini kami tidak mampu mengimpor. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa impornya dilarang. Salah satunya adalah hal yang perlu kami jelaskan, agar informasi yang keliru tidak sampai kepada para pemimpin dan membuat keputusan yang kurang tepat bagi Indonesia,” ungkap Budi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi dampak dari keputusan Trump dengan merancang beberapa langkah. Salah satunya adalah melalui forum dialog strategis yang membangun kemitraan dalam bidang ekonomi dan hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Di samping itu, menguatkan jalur komunikasi dan manuver diplomatis lewat utusan-utusan spesial, serta menyelidiki kesepakatan perdagangan terpilih guna mereduksi bea masuk dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di luar urusan tariff yang mencerminkan prioritas kedua negeri tersebut.
Pemerintah pun berniat untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (Indonesia-US TIFA), perjanjian yang ditandatangani tahun 1966, sambil memperdalam kolaborasi dalam bidang investasi di beberapa sektor penting.
