Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuda Kemendagri) terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi guna mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2025 di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Acara ini diselenggarakan dengan tema “Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan berlangsung secara daring melalui platform Zoom pada hari Kamis, 24 Juli 2025.
Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Maurits menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyerahan wewenang tetapi juga dengan pemenuhan prinsip-prinsip seperti tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.
Penekanan pada Asas Money Follows Program
Maurits mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerapkan asas money follows program. Asas ini menekankan penganggaran yang fokus pada program-program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan anggaran belanja yang berbasis money follows program harus memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dan pencapaian kinerja suatu program, serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Selain itu, Maurits menekankan pentingnya fokus pada pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah harus ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perluasan Pemahaman tentang Alokasi Anggaran
Maurits menjelaskan bahwa alokasi anggaran tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Setiap perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang jelas dan berkontribusi pada prioritas pembangunan daerah. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan adanya kebijakan dan pendekatan yang tepat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
