Dampak Larangan Study Tour terhadap Pengusaha Pariwisata di Jawa Barat
Larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai berdampak signifikan terhadap sejumlah pengusaha bus pariwisata. Study tour adalah kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah formal, seperti kunjungan ke museum, pabrik, kebun binatang, dan situs sejarah. Kebijakan ini diambil dengan alasan biaya yang memberatkan orang tua siswa serta risiko kecelakaan selama perjalanan.
Banyak pengusaha pariwisata di Jawa Barat mengalami kesulitan finansial akibat larangan tersebut. Salah satu contohnya adalah H. Abung Hendrayana, pemilik PO Bus Pariwisata DMH Trans yang berlokasi di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ia mulai menjual satu demi satu unit bus miliknya karena pesanan dari sekolah tiba-tiba menurun drastis sejak Juni 2025.
“Tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi. Tiba-tiba sekolah-sekolah batal semua,” kata H. Abung. Ia menyatakan bahwa penjualan lima unit bus dilakukan untuk bertahan hidup dalam situasi sulit ini.
Selain itu, pemilik PO Bus Smindo Trans di Kota Depok, Rachmat, juga harus melakukan pengurangan karyawan akibat adanya larangan study tour. Ia mencoba menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi kondisi ekonomi yang memburuk membuat hal ini menjadi sulit. “Rencana kita sih pengurangannya di 50 persen, karena untuk biaya operasional dan lain-lainnya sudah tidak mengcover,” ujarnya.
Tamparan Berlapis bagi Sektor Pariwisata
Koordinator Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja, menyebut situasi ini sebagai “tamparan berlapis.” Sebelumnya, sektor pariwisata telah tertekan akibat lesunya perekonomian global. Kini, kebijakan mendadak dari pemerintah daerah semakin memperparah kondisi.
Herdis mencatat bahwa hingga pertengahan Juli 2025, sudah ada delapan perusahaan di Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung yang mulai merumahkan sopir dan kru bus. “Perusahaan kehilangan pasar dan kehilangan aset, maka yang pertama jadi korban adalah tenaga kerja,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 7.000 orang bergantung pada sektor pariwisata di Jawa Barat, termasuk pekerja formal dan informal seperti sopir, helper, tenaga operasional, hingga staf marketing dan admin. Tanpa intervensi pemerintah, gelombang PHK hanya tinggal menunggu waktu.
“Kalau tidak ada langkah penyelamatan, PHK massal akan jadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga keberlangsungan ribuan keluarga,” tambah Herdis.
Kritik terhadap Kebijakan yang Tidak Koordinasi
Herdis juga menyayangkan bahwa Pemprov Jabar tidak pernah mengajak duduk bersama para pengusaha sebelum kebijakan itu diterbitkan. “Gubernur sepertinya tidak peduli akan nasib pelaku usaha dan pekerja sektor ini. Bahkan Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam sebuah pernyataannya, bahwa kebijakan pelarangan study tour sekolah telah melalui kajian. Kajian, ini kajian apa dan kapan kajian itu dilakukan serta data-data kajian yang menjadi dasarnya apa saja,” jelas Herdis.
Solidaritas para pekerja pariwisata Jabar akan terus mengawal isu ini. Jika tidak ada respon dari Pemprov, mereka siap melayangkan permintaan langsung kepada pemerintah pusat. Harapan mereka adalah ada jalan tengah yang bisa menyelamatkan usaha dan tenaga kerja, tanpa mengabaikan aspek keselamatan yang menjadi alasan utama pelarangan.
Dedi Mulyadi Tetap Melarang Study Tour
Meskipun mendapatkan protes besar-besaran dari para pelaku wisata, Dedi Mulyadi tetap teguh pendirian untuk melarang kegiatan study tour. Demonstrasi yang digelar oleh Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (21/7/2025) tidak membuatnya mundur.
Dedi menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi orang tua siswa dari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan pendidikan tetap fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan belajar siswa. “Insyaallah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Dia juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tetapi dengan target wisatawan yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk ikut study tour. “Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan,” ujarnya.
