Kebijakan Larangan Study Tour di Jawa Barat Memicu Protes dari Pelaku Wisata
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang pelaksanaan study tour bagi siswa kembali menjadi sorotan. Pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama dari para pelaku usaha pariwisata. Mereka menganggap larangan ini akan berdampak buruk pada pendapatan mereka, karena study tour sering kali menjadi sumber penghasilan utama.
Study tour biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat, baik dalam maupun luar daerah. Para pelaku wisata menyatakan bahwa dengan adanya larangan ini, mereka akan kehilangan pelanggan yang selama ini menggunakan jasa mereka. Hal ini membuat banyak pihak merasa kesulitan, terutama para sopir bus dan kernet yang bergantung pada aktivitas study tour sebagai sumber penghasilan.
Pada Senin (21/7/2025), sejumlah sopir bus, kernet, dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar mencabut larangan tersebut. Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudarja, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena dampak negatif yang dirasakan oleh para pelaku usaha.
“Kami hanya meminta satu hal, yaitu cabut larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum berhasil bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi untuk membahas masalah ini.
Herdi mengungkapkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan, termasuk audensi dan pengajuan surat kepada Gubernur. “Surat tersebut sudah kami kirimkan pada bulan Mei 2025, namun tidak ada respons dari Gubernur,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait alasan di balik kebijakan ini. Menurutnya, larangan study tour dimaksudkan untuk mengurangi beban keuangan orang tua siswa. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah masyarakat Jabar meminjam uang atas nama sekolah.
“Strategi saya adalah untuk menekan agar masyarakat tidak lagi meminjam uang untuk keperluan sekolah,” kata Dedi. Ia menambahkan bahwa dengan sistem MBG (makan bergizi gratis) atau membawa bekal dari rumah, uang jajan siswa bisa ditabungkan untuk kebutuhan masa depan.
Meskipun mendapat protes dari para pelaku wisata, Dedi Mulyadi tetap mempertahankan kebijakan ini. Ia percaya bahwa efisiensi biaya selama masa sekolah dapat digunakan untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Namun, ia juga menyadari bahwa kebijakan ini masih menuai perdebatan dan perlu evaluasi lebih lanjut.
