Penggunaan Tanah Sultan Ground dalam Proyek Tol Solo-Jogja dan Jogja-Bawen
Proyek pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung antara Solo, Yogyakarta, dan Bawen tidak hanya melibatkan tanah milik pihak swasta atau pemerintah. Ternyata, sebagian besar lahan yang digunakan berasal dari tanah sewaan yang dikelola oleh Keraton Yogyakarta. Tanah tersebut disebut sebagai “tanah super istimewa” karena lokasinya yang strategis dan nilai sejarahnya yang tinggi.
Lahan seluas 320.000 meter persegi ini digunakan untuk membangun dua ruas jalan tol utama, yaitu Tol Yogyakarta-Bawen dan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo. Biaya sewa yang dibayarkan selama masa konsesi 40 tahun mencapai total Rp 160 miliar. Jika dihitung per meter persegi, biaya sewa rata-rata hanya sekitar Rp 12.500 per tahun. Angka ini tergolong sangat rendah mengingat lokasi lahan tersebut berada di pusat Pulau Jawa, wilayah yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi.
Siapa Pemilik Tanah Super Istimewa Itu?
Tanah yang digunakan dalam proyek tol tersebut adalah milik Keraton Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ground. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan tersebut dilakukan secara khusus dan memiliki nilai historis serta keistimewaan tersendiri. Meskipun demikian, penggunaan lahan ini telah diatur melalui perjanjian resmi antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang terlibat.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa total luas lahan yang disewa adalah 320.000 meter persegi. Dalam rentang waktu 40 tahun, biaya sewa yang dikeluarkan mencapai Rp 160 miliar. Dengan perhitungan sederhana, biaya sewa per tahun hanya sebesar Rp 12.500 per meter persegi. Angka ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan struktur investasi proyek tol.
Kontribusi Lahan Sultan Ground dalam Pembangunan Infrastruktur
Dalam proyek Tol Yogyakarta-Bawen, lahan Sultan Ground yang digunakan seluas 75.440,75 meter persegi. Dari total lahan tersebut, terdapat 8 bidang tanah milik Sultan Ground dan sisanya merupakan tanah desa. Sementara itu, dalam proyek Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, luas lahan yang digunakan mencapai 245.302 meter persegi. Dari jumlah tersebut, 17 bidang tanah milik Sultan Ground dan sisanya berasal dari tanah desa.
Meski ada kontribusi dari tanah desa, penggunaan lahan Sultan Ground tetap signifikan dalam pembangunan kedua ruas tol tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pihak Keraton dengan pemerintah dan BUJT sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggung Jawab Biaya Sewa
Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa biaya sewa lahan Sultan Ground sepenuhnya ditanggung oleh BUJT yang terkait. Untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen, BUJT yang bertanggung jawab adalah PT Jasamarga Jogja Bawen. Sedangkan untuk proyek Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, BUJT yang terlibat adalah PT Jasamarga Jogja Solo.
Biaya sewa ini akan masuk dalam struktur investasi proyek. Akibatnya, tarif tol yang nantinya akan dikenakan kepada pengguna juga dipengaruhi oleh biaya sewa tersebut. Dengan demikian, pengguna jalan tol akan merasakan dampak langsung dari penggunaan lahan Sultan Ground dalam pembangunan infrastruktur.
Peran Sultan Ground dalam Percepatan Pembangunan
Pemanfaatan lahan Sultan Ground dengan tarif sewa yang relatif murah menjadi salah satu elemen kunci dalam percepatan pembangunan infrastruktur di DIY. Selain itu, hal ini juga menunjukkan komitmen pihak Keraton untuk mendukung pembangunan nasional sambil tetap menjaga nilai sejarah dan budaya yang melekat pada lahan tersebut.
Perjanjian kerja sama yang telah terjalin antara Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Ditjen Bina Marga, dan BUJT secara resmi mengatur pemanfaatan lahan tersebut. Sejak penandatanganan kesepakatan, pekerjaan konstruksi untuk kedua ruas tol sudah dimulai. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembangunan jalan tol dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
