Ikabari, YOGYA– Keberadaan hutan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai belum dikelola dengan maksimal, karena kurangnya bimbingan dari pemerintah.
Meskipun luasnya sekitar 50 ribu hektare, hutan rakyat berpotensi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Agus Setyarso, mengatakan, luas hutan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta hampir tiga kali lebih besar dibandingkan hutan negara.
Namun, ia melihat bahwa selama ini pemerintah hanya memperhatikan hutan negara yang luasnya saat ini sekitar 16 ribu hektar.
“Nah, masalahnya, hutan rakyat seluas 50 ribu hektare itu, tidak ada yang mengurus,” tegasnya, di tengah jumpa pers terkait Summer Course ‘Nurturing Agropreneurs’, di Kota Yogyakarta, Jumat (1/8/2025) malam.
“Pemerintah hanya mengurusi hutan negara. Oleh karena itu, kapan rakyat ingin menebang, kapan rakyat ingin menanam, tidak ada aturannya saat ini. Semua terserah saja,” tambah Agus.
Sebagai informasi, di kawasan DIY, keberadaan hutan rakyat umumnya terdapat di dua kabupaten, yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil tindakan dan memberikan pendampingan, agar keberadaan hutan benar-benar memberikan manfaat yang nyata.
“Solusinya adalah insentif. Jadi, ada pendampingan. Selanjutnya, masyarakat diajarkan bagaimana mengelola hutan mereka, mengelola usahanya, serta mengelola keuangannya,” katanya.
Tidak tanpa alasan, dalam mengelola hutan rakyat diperlukan suatu penjelasan mendalam, agar dapat memahami potensi yang dimiliki secara khusus.
Agus juga yakin bahwa jika komoditas bisnis di hutan rakyat berjalan dengan baik, dampaknya terhadap masyarakat akan sangat menguntungkan.
“Usaha di hutan rakyat tidak boleh hanya berfokus pada satu komoditas. Jika harga satu komoditas turun, yang lainnya akan terganggu. Harus seperti itu, tidak boleh tergantung hanya pada satu jenis komoditas,” katanya.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa pada tanggal 4-8 Agustus 2025, pihaknya akan mengadakan kegiatan Summer Course di Ungaran dan Temanggung.
Agenda ini mengusung tema utama ‘Membina Agropreneur: Mendorong Profesionalisme Pendamping Agroforestri untuk Lanskap yang Berkelanjutan’.
“Program pelatihan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mendukung masyarakat pengelola hutan, khususnya pada skema perhutanan sosial, yang menggabungkan konservasi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Selaras dengan rencana, forum edukasi tersebut akan dihadiri oleh 40 peserta yang sebagian besar adalah kalangan muda, baik dari generasi Z maupun Alpha.
Melalui kursus musim panas ini, diharapkan para pelaku dan pendamping perhutanan semakin terampil secara profesional dalam upaya agroforestri berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
“Termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendampingan, dalam pengembangan agroforestry berbasis kayu ringan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bertahan terhadap perubahan iklim,” tambahnya.(aka)
