IkabariInfrastruktur jalan dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, perbaikannya harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cirebon, Dika Agung Wahyudi, pada Jumat (8/8/2025).
“Dengan peningkatan infrastruktur, kami berharap investasi akan meningkat, lapangan kerja baru muncul, dan pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi lebih pesat,” kata Dika.
Menurutnya, anggaran perbaikan infrastruktur jalan memerlukan dana yang besar, sehingga harus ada penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon. Ia menyarankan penambahan sebesar 10 persen dari total APBD.
“Kabupaten Cirebon memiliki APBD sekitar Rp 4,7 triliun. Namun, kondisi jalan di berbagai daerah masih dalam keadaan rusak. Kami melihat wilayah lain sudah memiliki infrastruktur jalan yang lebih memadai. Oleh karena itu, penambahan dana sekitar 10 persen untuk perbaikan jalan sangat dibutuhkan,” ujar Dika.
Dika menuturkan, jalan yang rusak secara langsung memengaruhi kegiatan masyarakat serta kelancaran transportasi, terutama di wilayah timur yang menjadi jalur kunci aktivitas ekonomi.
“Perbaikan jalan yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memudahkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Ini adalah kebutuhan yang mendesak,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon segera mengambil tindakan terhadap usulan tersebut. “Kami mengajak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendengarkan aspirasi pemuda agar bersama-sama membangun kabupaten yang lebih berkembang,” tutup Dika.
Sebelumnya, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cirebon, Moh Aan Anwaruddin, juga mengharapkan agar paling sedikit 10 persen APBD tahun anggaran 2026 dialokasikan untuk perbaikan jalan.
“Saya mendukung tindakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, yang menekankan pentingnya penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak, khususnya dalam hal infrastruktur jalan. Banyak wilayah di Jawa Barat telah melakukannya. Jika mereka mampu, mengapa Kabupaten Cirebon tidak bisa? Ada apa sebenarnya?” ujar Aan.
