Ikabari– Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai tiga perusahaan yang mendapatkan izin untuk menjalankan operasional Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar).
Ia mengakui belum mengetahui mengenai maraknya penolakan terhadap izin KJA yang diberikan kepada tiga perusahaan tersebut. Mengenai masalah di Pangandaran, ia menyatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
“Kapan itu? Saya belum tahu. Nanti saya periksa dulu,” ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Jumat (8/8).
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa izin untuk pembangunan budidaya keramba jaring apung akan diberikan. Dengan syarat, pihak pengelola telah mengajukan izin kesesuaian terhadap laut.
“Tetapi yang jelas, pembangunan budidaya keramba jaring apung dan sebagainya. Jika dia mengurus izin sesuai dengan laut, pasti akan diberikan,” tambahnya.
Sebelumnya, tiga perusahaan telah mendapatkan izin untuk beroperasi dalam Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar). Izin yang diperoleh oleh perusahaan tersebut mendapat protes dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sangat emosionalnya, Susi Pudjiastuti merasa marah.
“Secara aturan saja sudah tidak benar. Bahwa izin itu dikeluarkan, itu gila. Seharusnya tidak ada KJA di Pangandaran. 200 meter dari tepi pantai, itu gila,” kata Susi Pudjiastuti dalam video pendek yang beredar di media sosial, dilaporkan Kamis (7/8).
Susi meminta pemerintah dan pihak terkait untuk mencabut tiga izin KJA yang telah disebutkan. Menurutnya, ketiga izin tersebut dianggap melanggar peraturan yang berlaku. “(Sudah ada tiga izin KJA) Ya, harus dicabut,” tambahnya.
Saking marahnya, ia mengeluhkan kekesalannya di akun media sosial. Dalam cuitannya, Susi juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga menyebut akun X Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam tulisannya yang singkat, Susi menyatakan kekhawatiran dan rasa sakit terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Pangandaran. Pasalnya, pantai timur Pangandaran kini telah diberikan izin kepada tiga perusahaan untuk memasang Keramba Jaring Apung. Padahal, tiga perusahaan tersebut seharusnya tidak pernah mendapatkan izin tersebut.
“Pak Presiden @prabowo @KemensetnegRI @setkabgoid @DediMulyadi71 Mohon perhatiannya. hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat-sangat prihatin dan sangat terluka. Menghadiri rapat terkait pemberian izin KJA di pantai timur Pangandaran. Ternyata, pantai timur Pangandaran telah diberikan izin kepada 3 perusahaan untuk membuat KJA. Seharusnya, 3 perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan izin,” tulis Susi dalam akun X pribadinya.
