JAKARTA, IKABARI– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menganggap, pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang menyelidiki aksi unjuk rasa Agustus 2025 akan memakan waktu.
Mulai dari pengangkatan anggota-anggota TGPF hingga prosedur pengumpulan fakta yang dilakukan oleh tim tersebut.
“Maka, jika menuntut TGPF itu masih memerlukan waktu, menyusun kembali orang-orangnya, serta menunggu mereka bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
Menurutnya, hal ini justru akan menghabiskan waktu dalam proses penyelidikan terkait demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus 2025.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penyelidikan mengenai demonstrasi lebih baik diserahkan kepada pihak berwajib, di mana prosesnya sudah berlangsung.
“Saya pikir lebih baik kita memanfaatkan alat penegak hukum yang sudah ada, karena bekerja lebih cepat daripada kita terlalu lama berdiskusi,” kata Yusril.
Yusril menyatakan, tim pencari fakta dibentuk apabila negara mengabaikan beberapa kejadian yang terjadi dalam demonstrasi pada Agustus 2025.
Berikut beberapa alternatif penyampaian ulang dari kalimat tersebut: 1. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh kepolisian setelah demo dinilai sudah tepat. 2. Menurutnya, tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pasca-demo telah sesuai. 3. Tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi setelah aksi demonstrasi dinilai sudah benar. 4. Kepolisian dianggap telah melakukan langkah-langkah hukum yang tepat usai aksi unjuk rasa. 5. Penilaian terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian setelah demo menunjukkan bahwa langkah tersebut sudah sesuai.
“Saya telah melakukan pemeriksaan di dua polda, yaitu Polda Metro Jaya dan Polda Makassar. Dan dapat memastikan bahwa sudah dilakukan tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aksi demonstrasi yang berujung pada keributan beberapa waktu lalu,” kata Yusril.
Prabowo Menyetujui Pembentukan Kelompok Independen
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi dalam demonstrasi Agustus 2025.
Persetujuan Prabowo terhadap pembentukan tim tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
Lukman bersama istri Presiden ke-4, Sinta Nuriyah, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, serta Laode Syarif yang merupakan anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB) diketahui melakukan pertemuan dengan Prabowo selama tiga jam, pada Kamis (11/9/2025).
“Salah satu tuntutan dari masyarakat sipil yang juga menjadi harapan kami dari GNB adalah pentingnya dibentuknya komisi investigasi mandiri terkait peristiwa kericuhan bulan Agustus beberapa waktu lalu,” kata Lukman setelah pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
“Presiden menyetujui pembentukan tersebut,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus 2025 menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kekerasan, serta kerusakan pada fasilitas umum.
Mengenai realisasi pembentukan tim independen tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menyerahkan kepada pihak Istana.
“Di luar itu masih ada banyak tuntutan lain yang semuanya kami syukuri, Bapak Presiden tidak hanya menerima tetapi juga memahami serta membahasnya secara rinci,” kata Lukman.
Diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah sejak Kamis (28/8/2025) telah menyebabkan kematian. Paling sedikit tujuh orang dilaporkan meninggal dunia.
Di beberapa kejadian, korban meninggal akibat benturan dengan petugas kepolisian dan mengalami kekerasan dari pihak berwajib. Terdapat juga korban yang tewas karena terjebak dalam bangunan yang dibakar selama aksi demonstrasi.
