IKABARI– Presiden Nepal Ram Chandra Poudel akan membubarkan parlemen guna membentuk pemerintahan sementara dengan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri, menurut laporan media lokal pada Jumat.
Perjanjian untuk membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dan selanjutnya menunjuk Karki sebagai Perdana Menteri muncul setelah laporan media yang menyebutkan bahwa Karki menolak menerima posisi tersebut sebelum parlemen dibubarkan.
Menurut The Himalayan Times, Presiden Poudel akan membubarkan lembaga legislatif yang terdiri dari 275 kursi, mengumumkan keadaan darurat, serta membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Karki.
Penghapusan parlemen tersebut sesuai dengan tuntutan para demonstran dari Generasi Z, menurut penasihat presiden, Kiran Pokharel. Upacara pelantikan Karki sebagai pemimpin pemerintahan sementara diperkirakan akan diadakan pada pukul 21.00 waktu setempat.
Semangat untuk membentuk pemerintahan sementara muncul setelah rangkaian aksi protes yang berdarah sejak Senin (8/9), yang mengakibatkan sedikitnya 51 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka, serta memicu penggulingan pemerintahan Perdana Menteri terpilih KP Sharma Oli. Korban jiwa mencakup tiga anggota polisi Nepal, 21 demonstran, 18 warga sipil tambahan, dan sembilan tahanan, menurut laporan kepolisian.
