IKABARI,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perhatian khusus terhadap penyerapan anggaran programMakan Bergizi Gratisyang masih rendah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap program tersebut.
Purbaya mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap penyerapan anggaran MBG. Hal ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan untuk mendorong roda perekonomian, baik melalui lembaga swasta maupun pemerintah.
“Pihak pemerintah, saya akan memastikan pengeluaran-pengeluaran yang lambat berjalan menjadi lebih baik lagi. Ada yang mengeluh, penyerapan MBG rendah. Saya tanya kepada teman-teman keuangan, bagaimana proses pemantauannya? Mereka mengatakan sudah baik-baik saja, tapi ternyata tidak, buruk,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Purbaya, hingga kini belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait masalah tersebut.
Karena itu, ia berencana memperkuat transparansi dalam penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan presentasi publik secara berkala.
Realisasi MBG
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa dana yang telah terealisasi untuk program makanan bergizi gratis (MBG) baru mencapai Rp13,2 triliun dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG yang telah digunakan mencapai 18,6% dari keseluruhan pagu. Namun, Dadan mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran tersebut telah melebihi target Agustus yang hanya mencapai Rp9,1 triliun.
Dalam laporan BGN, Dadan menyebutkan bahwa terdapat 22 juta penerima manfaat program MBG dengan 7.453 dapur atau unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga tanggal 8 September 2025.
Dadan mengatakan bahwa pembentukan dapur SPPG telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7.000 titik. Pada bulan September 2025, BGN berencana memiliki 14.000 SPPG yang mencakup 42 juta penerima manfaat. Artinya terdapat 40 juta penerima yang harus dicapai hingga akhir bulan September 2025. Dadan menyebutkan bahwa pembentukan dapur SPPG telah melampaui target sebanyak 7.000 titik. Untuk bulan September 2025, BGN menargetkan jumlah SPPG sebanyak 14.000 dengan cakupan 42 juta penerima manfaat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan sebanyak 40 juta penerima hingga akhir bulan September 2025. Dadan menyebutkan bahwa pembentukan dapur SPPG telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7.000 titik. Pada September 2025, BGN berharap dapat memiliki 14.000 SPPG yang mampu menjangkau 42 juta penerima manfaat. Ini berarti ada 40 juta penerima lainnya yang perlu dicapai hingga akhir bulan September 2025.
Selanjutnya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah SPPG merupakan hal yang penting. Karena, penyerapan MBG berkaitan langsung dengan jumlah SPPG yang beroperasi. Menurutnya, setiap 1 SPPG yang berjalan, maka dapur tersebut akan menyerap sekitar Rp1 miliar setiap bulan.
“Setiap 1 SPPG operasional, maka pada bulan tersebut 1 SPG akan menyerap sekitar Rp1 miliar. Jadi jika terdapat 7.000 SPPG, berarti akan ada Rp7 triliun yang terserap dalam bulan tersebut. Jadi jika ada 14.000 SPPG, maka akan ada Rp14 triliun yang terserap pada bulan yang bersangkutan,” jelasnya.
Selain itu, BGN menargetkan dana yang akan dicairkan pada September 2025 mencapai Rp19,63 triliun. Namun, Dadan berharap, pencapaian nyata akan melebihi target yang ditetapkan oleh BGN.
Pada bulan Oktober 2025, BGN menargetkan anggaran yang akan digunakan mencapai Rp37,86 triliun. Dalam periode tersebut, sebanyak 21.000 SPPG akan dibentuk dan mencakup 63 juta penerima manfaat.
Mengikuti bulan November, anggaran MBG yang akan digunakan adalah sebesar Rp59,55 triliun dengan target 25.000 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sebanyak 82,9 juta penerima manfaat mendapatkan program tersebut.
Sementara itu, pada Desember 2025, BGN berharap realisasi anggaran MBG bisa mencapai Rp76,42 triliun.
