IKABARI – Setelah satu tahun berkuasa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa pencapaian penting, termasuk perubahan di sektor hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan dan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah meningkatkan gaji hakim dengan pangkat terendah hingga 280 persen sebagai langkah krusial agar para hakim dapat hidup layak dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
“Kita berharap para hakim kita hidup dengan baik, kualitas kehidupan mereka baik, dan hidup dalam kehormatan agar tidak mudah terpengaruh. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun, itulah tujuan kami,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).
Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan para hakim bukanlah bentuk perlakuan istimewa, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga martabat sistem peradilan. Prabowo juga menyoroti keberhasilan lembaga penegak hukum yang mampu melindungi dana negara dalam jumlah besar.
“Tadi bukti hari ini kami berhasil memperoleh Rp 13 triliun dari total Rp 17 triliun yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi, menurut saya para hakim memiliki hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan sehingga akhirnya kami berhasil menyelamatkan uang rakyat sebesar Rp 17 triliun,” kata Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo menjelaskan, pemerintah berhasil mengalihkan dana negara sebesar Rp 306 triliun yang sebelumnya rentan terhadap korupsi agar digunakan dalam program-program yang langsung berdampak pada masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk menerapkan hukum secara adil tanpa memandang status atau posisi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada kasus korupsi yang tidak dapat diinvestigasi. Tidak ada,no more untouchable, gak ada yang untouchableSekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penegak hukum yang tangguh dalam melanjutkan tugas mulia ini,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mencatat pencapaian yang penting dalam menjaga aset negara, termasuk menghentikan kegiatan pertambangan ilegal serta mengembalikan lahan kelapa sawit yang melanggar hukum. Prabowo menegaskan, tindakan tegas ini dilakukan hanya untuk menjaga kepentingan rakyat dan menghilangkan celah bagi pelaku pelanggaran hukum.
“Mungkin ada pihak-pihak yang berteriak, tapi sudahlah, pihak-pihak tersebut adalah pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia sehingga masih banyak orang miskin akibat kekayaan kita yang sering dicuri,” kata Prabowo.
Di bidang infrastruktur, Prabowo menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di Pantai Utara Jawa sebagai proyek penting nasional. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menjaga keamanan penduduk dan kawasan industri dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
“Pada Pantai Utara Jawa ini, sekitar 60 persen industri kita berada di wilayah tersebut. Selain itu, puluhan ribu hektare lahan pertanian yang subur juga perlu kita lindungi,” kata Prabowo.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
