IKABARI – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan kekhawatiran terhadap keterlambatan pencairan anggaran pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih tertunda di bank hingga akhir September 2025.
Dari jumlah keseluruhan, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan cadangan terbesar, yaitu mencapai Rp14,6 triliun.
Merupakan respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, bahwa dana tersebut akan segera digunakan setelah pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah (TKD) senilai Rp 10 triliun yang saat ini masih dalam proses pembahasan.
Kepala daerah utama di Jakarta berjanji akan memaksimalkan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih terendam di bank sebesar Rp 14,6 triliun guna mempercepat pembangunan Ibu Kota.
Mengenai uang daerah yang terparkir di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya telah meminta, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk semoga DKI Jakarta segera menerima transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang direncanakan sebesar Rp 10 triliun, pasti dana tersebut akan kami manfaatkan untuk membangun Jakarta dengan baik,” kata Pramono saat diwawancarai di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Setelah terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menurutnya, dana tersebut tidak akan dibiarkan terbuang sia-sia, terlebih penggunaan optimal dana menjadi langkah krusial agar ruang fiskal Jakarta tetap stabil.
“Uang yang tidak digunakan, jika berada di Jakarta, pasti akan dimanfaatkan, terlebih setelah adanya pemotongan DBH,” lanjut Pramono.
Sejumlah proyek 2026 tertunda
Pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar 15 triliun rupiah berpotensi menyebabkan beberapa proyek pembangunan di Jakarta mengalami penundaan pada tahun 2026.
Hal itu disebabkan oleh pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.
Pada pertemuan Komisi Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania menyampaikan bahwa proyek yang berisiko mengalami penundaan dari anggaran APBD tahun 2026 adalah pembangunan infrastruktur fisik.
“Pada dasarnya kita perlu memfokuskan pengeluaran pada layanan inti dan program berdampak tinggi atau pelayanan dasar serta program yang memberikan manfaat besar,” ujar Atika, Selasa (21/10/2025).
Atika menyampaikan, beberapa program yang penyelesaiannya tertunda pada tahun depan meliputi pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, pembangunan GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, pembangunan Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Selanjutnya, proyek lain yang berpotensi mengalami penundaan adalah pembangunan gedung pemerintah daerah di beberapa lokasi, pengurangan jumlah puskesmas yang direhab dari 12 menjadi 5 titik, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi serta 1 rehab sekolah yang termasuk cagar budaya, hingga peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke.
“Keputusan tersebut merupakan salah satu pertimbangan dalam menunda kegiatan yang diatur oleh audit inspektorat yang saat ini sedang berlangsung terkait realisasi kegiatan 2024-2025, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026,” jelas Atika.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI tetap mempertahankan beberapa program prioritas dan program andalan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Beberapa di antaranya mencakup bantuan pangan kepada 19,8 juta paket selama tahun 2026, kemudian peningkatan dana operasional RT-RW serta kader dasawisma.
“Penerima KJP tetap sebanyak 707 ribu orang dan KJMU sebanyak 27.000 orang, pengoptimalan operasional RDF Rorotan serta TPST Bantargebang tetap dilakukan, peningkatan kualitas permukiman di 25 titik, pembangunan lapanban multifungsi di 1 lokasi, serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 11 lokasi,” jelas Atika.
Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cakung tetap akan dilaksanakan pada tahun mendatang, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pemberian subsidi transportasi, termasuk pembangunan rehabilitasi gedung pemda di empat lokasi yang telah masuk dalam rencana jangka panjang dan sulit untuk dihentikan.
“Selanjutnya, pembangunan Flyover (Latumeten) serta penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan dengan konsep mix use menjadi rumah susun,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya telah menyiapkan APBD Jakarta untuk tahun depan dengan angka yang sangat besar, yaitu sebesar Rp95,35 triliun.
Namun, terakhir ini Kementerian Keuangan mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 59,47 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai nilai Rp27,5 triliun.
Oleh karena itu, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun depan harus dikurangi menjadi Rp81,28 triliun.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
