IKABARI – Sudah satu tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin jalannya pemerintahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas kini telah mencapai 36.773.520 penerima manfaat, meliputi anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (data per 20 Oktober 2025).
Selain itu, lebih dari 12.500 Unit Pelayanan Kebutuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia guna mendukung pelaksanaan program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat kesetaraan akses gizi di seluruh wilayah.
“Setiap SPPG memainkan peran penting sebagai pusat komunitas yang memproses dan mendistribusikan makanan bergizi dengan standar keamanan dan kebersihan yang sangat ketat,” kata Dadan di Jakarta, Senin (20/10).
Pengembangan SPPG terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Kami menjamin semua daerah memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” ujarnya.
Eksistensi satu tahun pemerintahan ini menjadi bukti konsistensi Prabowo-Gibran dalam membangun dasar kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan gizi nasional. Program MBG dianggap sebagai inisiatif yang paling efektif dan langsung memberikan manfaat pada kebutuhan pokok masyarakat, khususnya anak-anak serta kelompok rentan.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini juga terbukti menciptakan peluang kerja yang luas di berbagai wilayah. Dadan mengatakan, banyak tenaga kerja yang langsung terlibat di dapur SPPG, mulai dari koki, petugas pendistribusian, staf administrasi, hingga tenaga pembersih.
Tidak hanya itu, kehadiran ribuan pemasok bahan pangan dan logistik di tingkat lokal turut menciptakan pengusaha baru, khususnya di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini terlibat dalam rantai pasok MBG mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga proses pengemasan. Selain itu, munculnya ratusan pemasok bahan pangan dan logistik di tingkat lokal turut menghasilkan para pengusaha baru, terutama di bidang UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG, mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan. Bukan hanya itu, hadirnya banyak pemasok bahan pangan dan logistik di tingkat lokal juga memunculkan pengusaha baru, khususnya di sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil kini terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan.
“Program MBG menciptakan ekosistem kewirausahaan yang baru. Kita melihat berkembangnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini turut berpartisipasi, baik sebagai pemasok maupun penyedia layanan pendukung,” katanya.
Program ini juga memicu berkembangnya industri pendukung, seperti produsen food tray (ompreng), alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk menunjang keamanan pangan. Industri-industri ini, menurut Dadan, menjadi komponen penting dalam kelangsungan ekosistem MBG di masa depan.
Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa pihaknya terus memperkuat segi regulasi, pembinaan, serta komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai aturan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Sementara itu, Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pengembangan, dan komunikasi dengan masyarakat agar pelaksanaan program prioritas dalam pemenuhan gizi nasional bisa berjalan sesuai ketentuan dan didukung oleh masyarakat. Pada saat yang sama, Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat regulasi, pembinaan, serta komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas peningkatan gizi nasional dapat berjalan sesuai aturan dan mendapat dukungan dari masyarakat.
“BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berdasarkan aturan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga aktif memberikan pembinaan kepada SPPG di wilayah agar pengelolaan dapur dan penyaluran makanan sesuai dengan standar keamanan pangan,” kata Hida.
Dari segi komunikasi publik, BGN berupaya menjaga transparansi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. “Kami menyediakan saluran pengaduan serta menyebarkan informasi secara berkala agar masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan turut mengawasi pelaksanaannya. Kerja sama dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan MBG,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas cakupan MBG ke wilayah-wilayah lain. Program ini dibuat agar siswa di berbagai daerah dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang sama.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kerja sama dengan platform digital akan mempercepat penyebaran makanan. Kemkomdigi siap menjadi perantara agar kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian Komdigi siap berperan sebagai jembatan untuk mendorong keterlibatan antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini mampu mencapai wilayah-wilayah yang membutuhkan,” kata Meutya.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
