IKABARI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan proses penyerahan dana sebesar Rp 13 triliun yang berasal dari hasil penyitaan dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah ataucrude palm oil (CPO).
Di hadapan Prabowo, proses penyerahan dana yang disita dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).
Lobi utama kantor kejaksaan tinggi menjadi saksi pengembalian uang rampasan senilai Rp 2,4 triliun dari total Rp 13 triliun kepada negara.
Banyaknya uang hasil korupsi ekspor CPO membuat lobi di kantor Kejagung tidak mampu menampungnya.
Akibatnya, Kejaksaan Agung hanya menampilkan sebagian kecil saja.
Kemudian, bagaimana tanggapan Prabowo melihat uang triliunan ini akhirnya kembali ke negara?
Gunung uang 2 meter
Pantauan IKABARIdi lokasi, tumpukan “gunung uang” hasil penyitaan korupsi ekspor CPO dipamerkan di lobi utama kantor Kejagung.
Uang kertas senilai Rp 100.000 disusun berlapis hingga mencapai ketinggian 2 meter dan mengisi seluruh ruangan.
Prabowo sempat berdiskusi dengan Jaksa Agung serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan pejabat lainnya di dekat tumpukan uang tersebut.
Saat Prabowo, ST Burhanuddin, Purbaya, dan Sjafrie berdiri di dekat tumpukan uang tersebut, tampak bahwa tinggi tumpukan uang hasil korupsi itu sekitar dua meter.
Di salah satu bagian tumpukan uang tersebut juga terdapat keterangan nominal sebesar Rp 13.255.244.538.149 atau setara dengan Rp 13 triliun.
“Tidak mungkin kami bisa menghadirkan semuanya, jika Rp 13 triliun yang kami miliki, mungkin tempatnya tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2,3 triliun,” kata ST Burhanuddin.
Jumlah kerugian ekonomi negara akibat kasus ini mencapai Rp 17 triliun, namun hari ini hanya sekitar Rp 13 triliun yang telah diserahkan, karena sisa pembayaran diminta oleh pihak terkait yang meminta penundaan.
Tanda positif satu tahun kepemimpinan
Prabowo menyatakan, pengembalian dana sebesar Rp 13 triliun ke pihak negara merupakan pertanda positif karena dilakukan tepat satu tahun masa pemerintahannya.
“Secara kebetulan ini jatuh tepat satu tahun saya dilantik sebagai Presiden. Jadi, saya merasa ini merupakan tanda-tanda baik,” ujar Prabowo dalam pidatinya.
“Pada hari satu tahun, saya menyaksikan pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia menunjukkan dan membuktikan kepada rakyat tentang kerja keras, tekad yang kuat serta keberanian sehingga mampu membantu negara menjaga kekayaan,” kata dia melanjutkan.
Prabowo memanggil seluruh pihak untuk bekerja sama dalam melindungi segala aset dan kekayaan negara Indonesia.
“Bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Jika kita mampu mengelolanya dengan baik, jika kita memiliki keberanian untuk mengelola dengan benar, Indonesia akan segera bangkit. Saya percaya hal itu, saya yakin akan terjadi,” ujar Prabowo.
Perbaiki sekolah
Menurut Prabowo, jika dana sebesar itu tidak disalahgunakan, maka uang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki 8.000 sekolah atau membangun sekitar 600 desa nelayan yang berdampak pada peningkatan ekonomi sebanyak lima juta orang.
Prabowo merencanakan pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan dengan anggaran masing-masing desa sebesar Rp 22 miliar hingga akhir 2026,
“Rp 13 triliun ini dapat kita gunakan untuk memperbaiki renovasi lebih dari 8.000 sekolah. Rencananya hingga akhir 2026, kita akan mendirikan 1.100 desa nelayan. Setiap desa memiliki anggaran sebesar Rp 22 miliar. Jadi, dana Rp 13 triliun ini berarti kita mampu membangun 600 kampung nelayan,” ujar Prabowo.
Mengenai jumlah uang yang telah berhasil disita dalam kasus korupsi CPO ini, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Agung.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, khususnya Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras dengan tekun dalam menangani korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” katanya.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
