Kakanwil Kemenkum Sulbar Lakukan Audiensi dengan Gubernur
Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), di ruang kerja Gubernur, Selasa, 11 November 2025. Audiensi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas dukungan yang diberikan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di provinsi tersebut.
Menurut Kakanwil, pencapaian pembentukan Pos Bantuan Hukum yang telah mencapai 100 persen pada bulan Oktober 2025 merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara instansi-instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti komitmen pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sistem hukum di tingkat daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan apresiasinya kepada Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Barat dan jajaran atas capaian yang telah diraih. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KemenkumHAM di wilayah Sulawesi Barat.
Sinergi antar Instansi Membawa Hasil Nyata
Audiensi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif berbagai instansi dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Pembentukan Pos Bantuan Hukum yang mencapai 100 persen menandai keberhasilan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kementerian hukum. Hal ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung penguatan hukum di wilayahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum, bantuan hukum, serta perlindungan hak-hak mereka secara lebih efektif dan cepat.
Peran Kakanwil dan Jajaran
Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, didampingi oleh Kadiv Yankum, Hidayat, dan Kadiv P3H, John Batara Manikallo, turut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai rencana. Mereka juga memastikan bahwa semua pos bantuan hukum yang dibentuk memiliki struktur dan kapasitas yang memadai untuk melayani masyarakat.
Selain itu, Kakanwil menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program-program hukum. Dengan melibatkan masyarakat, program ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung KemenkumHAM dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan sumber daya, fasilitas, serta koordinasi dengan instansi lain yang relevan.
Dukungan pemerintah daerah tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga dukungan politik dan administratif. Dengan dukungan ini, KemenkumHAM diharapkan dapat lebih efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab atas hukum dan hak asasi manusia di wilayah Sulawesi Barat.
Kesimpulan
Audiensi antara Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Barat dan Gubernur Sulawesi Barat menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Dengan sinergi yang kuat, program-program hukum seperti Pos Bantuan Hukum dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
