Perubahan Pelayanan Pertanahan untuk Menyambut Generasi Muda
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus mengalami transformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda. Menurutnya, generasi muda memiliki harapan yang tinggi terhadap kecepatan, transparansi, dan integritas dalam setiap layanan pertanahan.
“Generasi muda tidak lagi ingin berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka menginginkan semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan. Jika tidak sesuai, mereka akan langsung bersuara di media sosial. Itulah yang akan terjadi lima tahun mendatang, karena generasi tersebut akan menjadi mayoritas pemohon dalam proses pertanahan. Untuk itu, kita juga perlu bertransformasi,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Karesidenan Pati, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (07/11/2025).
Adaptasi Sistem Pelayanan dengan Tuntutan Zaman
Perubahan perilaku masyarakat perlu diimbangi dengan pembaruan sistem pelayanan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Layanan pertanahan harus beradaptasi dengan tuntutan zaman melalui percepatan proses, kemudahan akses, dan kepastian hasil. Transformasi layanan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyederhanaan proses bisnis agar masyarakat dapat mengurus seluruh kebutuhan dalam satu jalur terpadu.
Langkah ini memerlukan dukungan teknologi informasi yang kuat untuk menjamin kecepatan, efisiensi, dan keamanan data. Proses transformasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berintegritas. Oleh karena itu, Menteri Nusron menekankan kepada jajarannya, ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru.
Transformasi Bukan Sekadar Perubahan Sistem
“Transformasi pelayanan bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir. Kita layani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan semangat zaman,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.
Penyelenggaraan Sesi Pengarahan
Sesi pengarahan bagi jajaran di Provinsi Jawa Tengah ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Turut menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
