Pemprov DKI Hapus Sanksi PKB dan BBNKB, Cek Aturannya

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Warga Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Lusiana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk stimulus bagi warga agar semakin taat pajak. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan dan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat.

“Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal,” ujar Lusiana dalam keterangan resminya, Minggu (9/11/2025).

Ketentuan Utama dari Kebijakan Ini

Beberapa ketentuan utama dari kebijakan tersebut antara lain:

• Denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB dibebaskan sepenuhnya.
• Pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem pajak daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.
• Berlaku untuk pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat. Pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran PKB melalui berbagai kanal, seperti:

• Kantor Samsat Induk
• Gerai Samsat
• Samsat Keliling
• Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

Layanan yang Lebih Mudah dan Terjangkau

Bapenda DKI Jakarta menekankan pentingnya aksesibilitas layanan perpajakan bagi masyarakat. Dengan berbagai saluran yang tersedia, pemilik kendaraan tidak lagi kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrian di tempat pelayanan.

Informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat dapat diakses melalui situs resmi:
bapenda.jakarta.go.id

Manfaat yang Diperoleh Masyarakat

Kebijakan ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor dan sering kali mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Jakarta. Dengan adanya kemudahan dalam pembayaran, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat secara signifikan.

Penutup

Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya memberikan kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Dengan adanya insentif pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.