Kekerasan Main Hakim Sendiri di Suriah yang Mengancam Transisi Menuju Demokrasi
Setahun setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad, Suriah masih terus berjuang untuk mencapai perdamaian. Kekerasan dan pengadilan jalanan sendiri terus muncul, memperumit proses transisi menuju demokrasi. Dalam situasi ini, aksi balas dendam, ketidakadilan, dan kepercayaan publik yang rendah menjadi isu utama yang mengganggu stabilitas negara.
Pada Oktober lalu, dua pria ditembak mati di desa Anaz, wilayah mayoritas Kristen di Provinsi Homs. Pelaku menggunakan sepeda motor dan berpakaian hitam. Beberapa pengamat menuduh pembunuhan itu bermotif sektarian, sementara yang lain mengaitkannya dengan sisa-sisa rezim Assad yang ingin mengobarkan kembali ketegangan antar-komunitas. Namun, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa salah satu korban pernah menjadi anggota milisi pro-Assad yang terlibat dalam pembunuhan hingga 700 orang selama perang saudara.
Menurut laporan media independen Enad Baladi, banyak pemuda di Anaz dulu mendukung rezim, sementara desa tetangga seperti Qalaat mendukung revolusi anti-pemerintah. Dengan demikian, kemungkinan besar penembakan itu adalah aksi balas dendam terencana.
Kekerasan Main Hakim Sendiri Meningkat
Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di Anaz — dan mungkin tak ada yang akan tahu dalam waktu dekat. Tapi satu hal jelas: itu bukan kasus tunggal.
Kekerasan main hakim sendiri tengah meningkat di Suriah. Dalam dua pekan terakhir Agustus, sekitar 36 persen dari lebih 70 kematian akibat kekerasan tercatat sebagai pembunuhan terarah — atau aksi balas dendam individu. Dalam beberapa periode, angkanya bahkan mencapai 60 persen.
Beda dengan kekerasan massal antarkelompok yang pernah mengguncang Suriah, aksi ini lebih sering berupa serangan terhadap satu orang — tepat sasaran, terencana.
Gregory Waters, peneliti senior di Atlantic Council yang lama memantau situasi Suriah lewat situsnya, Syria Revisited, mengatakan:
“Kalau bicara tentang kekerasan vigilante sejati — kekerasan yang menargetkan kolaborator atau tentara rezim — trennya jelas meningkat,” katanya. “Situasinya berubah tiap minggu. Tapi pasti makin memburuk, dan ketiadaan keadilan transisi memperbesar tekanannya.”
Antara Amnesti dan Dendam
Sejak penggulingan Assad pada Desember 2024, pemerintahan sementara berjanji menegakkan keadilan. Mereka berjanji mengadili pelaku kejahatan perang dan pelanggar hak asasi manusia. Presiden interim, Ahmad al-Sharaa, bahkan turun menemui tokoh masyarakat, meminta warga bersabar.
“Tapi banyak yang menjawab, ‘Kami sudah kehilangan sejuta nyawa, sejuta rumah hancur, jutaan mengungsi. Berapa lama lagi kami harus sabar?’” tutur Waters.
Pemerintah menawarkan amnesti bagi banyak mantan tentara, kecuali bagi mereka yang “memiliki darah rakyat Suriah di tangan mereka.” Namun pelaksanaan janji itu jauh dari memuaskan.
Dalam laporannya untuk Washington Institute, Waters menulis: “Penangkapan pelaku kejahatan rezim berlangsung tak konsisten, tertutup, dan minim komunikasi.” Mereka yang berpangkat tinggi atau terkait pembantaian besar memang ditahan dan dipublikasikan, tapi banyak pelaku tingkat bawah masih bebas berkeliaran.
Tribunal di Media Sosial
Sebagian warga menempuh jalannya sendiri. Di media sosial, bermunculan akun berbahasa Arab yang memajang foto orang-orang diduga eks pendukung rezim.
“Mereka menulis, ‘Orang ini dulu tentara Assad, sekarang bebas, berasal dari desa ini.’ Itu bisa ditafsirkan sebagai ajakan kekerasan,” ujar Waters.
Banjir disinformasi memperkeruh keadaan. Banyak korban aksi balas dendam adalah warga Muslim Sunni — kelompok mayoritas di Suriah. “Kolaborator Sunni dibenci komunitasnya sendiri, jadi lebih mudah diserang,” katanya. Namun jika korban berasal dari minoritas, tuduhan sektarian segera muncul — bahkan ketika belakangan terbukti korban terlibat kejahatan perang.
Keadilan yang Tertunda
Pemerintah sementara tampak tak banyak berbuat untuk menghentikan kekerasan balasan terhadap eks pendukung Assad. Apakah karena tak mampu atau tak mau, masih tak jelas.
Waters mencontohkan kelompok bersenjata di Aleppo, yang sejak perang saudara dikenal memburu pejabat rezim. “Pemerintah kesulitan menindak kelompok ini. Mereka lebih mirip sel pemberontak,” katanya.
Saat ini kelompok itu menyerang mantan pejabat Assad, bukan aparat pemerintah. “Tapi kalau dua atau tiga orang mereka ditangkap, mereka bisa balik menyerang pemerintah.”
Karena itu, strategi pemerintah tampaknya adalah mendahului para vigilante: menangkap mantan tentara Assad sebelum mereka dibunuh.
Proses Transisi yang Buram
Aaron Zelin, peneliti senior di Washington Institute, menilai, publikasi yang lebih terbuka soal kerja komisi keadilan transisi — yang dibentuk Maret 2025 — bisa membantu meredam kekerasan.
“Saya dengar mereka bekerja serius di belakang layar, tapi takut bicara terbuka karena khawatir merusak proses,” katanya kepada DW. “Padahal diam justru menurunkan kepercayaan publik karena tak ada yang tahu jadwal atau arahnya.”
Mohammad al-Abdallah, Direktur Syrian Justice and Accountability Center, menilai meningkatnya aksi balas dendam justru menunjukkan gagalnya proses transisi.
“Para pelaku pelanggaran tidak ditahan, mereka berkeliaran di jalanan. Warga melihat orang yang menahan ayahnya, mengeksekusi saudaranya, atau membunuh anaknya masih bebas,” ujarnya. “Mereka akhirnya mengambil keadilan dengan tangan sendiri.”
Situasi ini, kata al-Abdallah, menebar ketakutan, menimbulkan pengungsian baru, dan menumbuhkan keyakinan bahwa di Suriah yang baru, keadilan masih sebatas janji.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
