Bantuan Cina untuk Palestina di Gaza
Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan bantuan senilai US$100 juta atau sekitar Rp1,66 triliun kepada masyarakat Palestina di wilayah Gaza. Dana ini akan digunakan untuk mendukung proses rekonstruksi dan meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik berkepanjangan.
Dalam konferensi pers di Beijing, Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyampaikan bahwa Presiden Xi Jinping menyatakan komitmen Tiongkok bersama Prancis dalam mencari solusi yang komprehensif, adil, dan tahan lama bagi Palestina. Salah satu poin utamanya adalah pengalokasian dana sebesar US$100 juta untuk membantu rakyat Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Kamis di Beijing. Salah satu topik pembahasan adalah tentang rekonstruksi di Jalur Gaza. Lin Jian menegaskan bahwa Tiongkok sangat prihatin atas situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di sana. Konflik di Gaza telah berlangsung selama lebih dari dua tahun, menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap penduduk setempat.
Sejak konflik meletus, Tiongkok telah memberikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui PBB, Mesir, Yordania, serta saluran lainnya. Lin Jian menekankan bahwa bantuan terbaru ini akan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki kondisi kemanusiaan dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina.
Presiden Xi Jinping juga menyoroti pentingnya masalah Palestina sebagai ujian bagi efektivitas sistem pemerintahan global. Ia menyerukan masyarakat internasional untuk melihat akar permasalahan secara langsung, mengambil tanggung jawab, dan melakukan tindakan tegas guna memperbaiki ketidakadilan historis serta menegakkan keadilan dan kesetaraan.
Tiongkok, kata Lin Jian, akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah. Selain itu, Tiongkok akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mencapai gencatan senjata yang penuh dan berkelanjutan di Gaza, meredakan situasi kemanusiaan, serta menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara.
Proses Rekonstruksi di Gaza
Saat ini, proses rekonstruksi di Jalur Gaza akan memasuki fase kedua sesuai dengan rencana perdamaian 20 poin yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fase kedua ini mencakup penarikan Israel dari wilayah tambahan di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dan pembentukan struktur pemerintahan baru.
Struktur pemerintahan baru ini akan dipimpin oleh Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump. Dewan tersebut terdiri dari sekitar 10 pemimpin dari negara-negara Arab dan Barat. Di bawah Dewan Perdamaian, akan dibentuk sebuah dewan eksekutif internasional yang beranggotakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta sejumlah pejabat senior dari negara-negara yang terwakili dalam Dewan Perdamaian.
Blair mendapat tuduhan sebagai penjahat perang karena keterlibatannya dalam serangan terhadap Irak pada awal 2000-an. Pemerintahan teknokratis Palestina akan berfungsi di bawah dewan eksekutif dan terdiri dari antara 12 hingga 15 individu dengan keahlian manajemen dan bisnis. Tidak ada dari mereka yang terkait dengan Hamas, Fatah, atau partai atau faksi Palestina lainnya.
Pembicaraan dengan Hamas
Saat ini, Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki sedang terlibat dalam pembicaraan dengan Hamas untuk mencapai kesepakatan di mana kelompok tersebut akan menyerahkan kendalinya atas Gaza dan mulai melucuti senjata.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 70.125 warga Palestina di wilayah kantong tersebut, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman yang terus-menerus telah membuat sebagian besar wilayah Gaza tidak dapat dihuni, menyebabkan kelaparan dan penyebaran penyakit yang meluas.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
