Persoalan Aset dan Administrasi di Jawa Barat
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi provinsi ini. Salah satunya adalah adanya ratusan ribu areal tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri pertemuan dengan Direktorat Korsup KPK.
“Kami membahas penataan aset negara dan BUMN yang hingga kini masih ada puluhan ribu areal tanah yang tidak bersertifikat. Kami ingin mendorong proses sertifikasi,” ujarnya kepada awak media di Gedung KPK pada Kamis, 11 Desember 2025.
Selain masalah sertifikasi, Dedi juga menyoroti kelengkapan administrasi yang terbengkalai. Termasuk izin lokasi dan hak guna usaha (HGU) yang telah habis bertahun-tahun tanpa pembaruan.
“Kami ingin memastikan bahwa kelengkapan administrasi seperti izin lokasi dan HGU dapat berproses,” tambahnya.
Pemulihan Fungsi Hutan dan Sungai
Dedi juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai sesuai dengan peruntukannya. Ia menyebutkan bahwa kawasan yang kini dikuasai masyarakat tanpa izin menyebabkan kerusakan ekosistem.
“Ketika kawasan tersebut dihuni atau dikuasai orang lain, kami akan melakukan langkah-langkah penertiban sebagaimana yang sudah dilakukan dalam 10 bulan terakhir,” ujarnya.
Ia memberikan contoh perbaikan kawasan Bogor dan Bekasi yang menunjukkan hasil positif. Menurutnya, areal di kedua wilayah tersebut kini relatif baik, termasuk aliran air yang lancar.
Penanganan Wilayah Selatan Jawa Barat
Selanjutnya, Dedi mengaku akan mulai memperbaiki wilayah selatan Jawa Barat yang banyak mengalami alih fungsi lahan. Misalnya, lereng gunung yang berubah menjadi permukiman dan kebun sayur, sehingga rawan longsor dan banjir.
“Kami ingin mencoba memitigasi dan mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, serta mengembalikan fungsi pesawahan dan sungai,” ujarnya.
Menurut Dedi, biaya pencegahan lebih murah dibandingkan recovery bencana. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang tepat.
Kerja Sama dengan KPK
Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat menggandeng KPK sebagai mitra untuk melakukan koordinasi dan arah agar pembangunan sesuai dengan koridor undang-undang dan berbasis ekologi.
Respons dari KPK
Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup KPK, Bahtiar Ujang, menegaskan bahwa kedatangan Dedi Mulyadi membawa agenda serius terkait mitigasi lingkungan dan penguatan aset negara.
“Beliau menyampaikan prinsipnya, melihat dinamika cuaca maupun lingkungan, saat ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi, seperti contoh di Sumatera,” kata Bahtiar.
Menurutnya, keberhasilan mitigasi harus dimulai dari pemanfaatan lahan tidur dan aset yang terbengkalai. Ada PTPN maupun PU, di mana beberapa aset akan difungsikan kembali melalui revitalisasi untuk ketahanan lingkungan.
Bahtiar mengatakan bahwa KPK siap membantu Pemerintah Jawa Barat dalam memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam.
“Pemerintah Jawa Barat meminta dari KPK untuk menguatkan langkah-langkah ini supaya dapat teralisasi,” ujar Bahtiar.
