Penghargaan PK-25 Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) Terbaik Tingkat Provinsi. Penghargaan ini diberikan dalam acara Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta pada Selasa, 26 November 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, hadir menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran dari tingkat provinsi hingga kader di lapangan.
“Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Keakuratan dan kelengkapan data keluarga menjadi fondasi penting dalam penyusunan program pembangunan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Siska dalam pernyataan tertulis di Bandung pada 3 Desember 2025.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mencatat sekitar 12,8 juta keluarga di Jawa Barat. Pemutakhiran data PK-25 yang mencakup 27 indikator keluarga menjadi dasar perencanaan berbagai program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, serta intervensi terhadap stunting.
Acara Diseminasi Nasional Hasil PK-25 digelar secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Lebih dari 1.000 peserta hadir dalam acara tersebut, termasuk perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan.
Temuan Kritis dari PK-25: Satu dari Empat Keluarga “Fatherless”
Dalam sambutannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengungkap temuan krusial dari PK-25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari empat keluarga di Indonesia (25 persen) berada dalam kondisi fatherless, artinya figur ayah tidak terlibat optimal dalam pengasuhan anak.
“Kondisi ini berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun prestasi akademik. Angka ini lebih tinggi di wilayah perdesaan, dengan angka tertinggi di Papua Pegunungan dan terendah di Bali. Fenomena ini juga meningkat pada keluarga dengan ayah perantau dan kepala keluarga yang tidak bekerja,” ujar Wihaji.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya data PK-25 sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Selain itu, ia menekankan perlunya penggunaan data akurat dan teknologi dalam penanggulangan stunting.
Pratikno menjelaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dapat mengolah data besar dan kompleks secara efektif.
“Data bukan hanya tentang masalah saat ini, tetapi juga melacak penyebab masalah dan efektivitas intervensi. Data yang terintegrasi memudahkan pemantauan masalah stunting dan penyesuaian kebijakan secara real time,” ungkap Pratikno.
Menurutnya, pendekatan presisi dalam penanganan stunting memungkinkan pemberian intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan individu. Salah satu contohnya yaitu pemanfaatan ‘precision nutrition’ untuk memperhitungkan pola makan anak dan kebutuhan gizinya.
Peran Teknologi dalam Pemutakhiran Data Keluarga
Pemutakhiran data PK-25 tidak hanya menjadi dasar perencanaan program, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran. Dengan menggunakan teknologi, data yang dikumpulkan dapat diolah dengan cepat dan akurat, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan dan bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, sistem digitalisasi data memungkinkan koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah, sehingga meminimalkan duplikasi dan kesalahan dalam pengelolaan data. Hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.
Dengan adanya inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektoral, diharapkan data PK-25 akan semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berkelanjutan untuk masa depan bangsa.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
