Pemprov Jatim Gelar Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Acara ini digelar di Novotel Samator Surabaya pada Selasa (25/11). IKK Award adalah penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai unggul dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik, partisipasi publik, transparansi, dan efektivitas.
BRIDA memainkan peran utama sebagai Koordinator pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Jawa Timur. Tugasnya mencakup pengoordinasian pengumpulan data dari seluruh Perangkat Daerah (PD), memberikan pendampingan teknis, bimbingan metodologis, serta fasilitasi diskusi untuk memastikan setiap indikator IKK dapat dipahami dan diimplementasikan dengan tepat. BRIDA juga melakukan verifikasi hasil penilaian agar kualitas kebijakan daerah dapat diukur secara akurat dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Bidang Pengendalian Mutu dan Prinsip Meritokrasi Tasdik Kinanto; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati dan Wali Kota, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Jatim dan LAN RI telah menghasilkan dampak nyata. Salah satu contohnya adalah proyek perubahan PIM yang melahirkan layanan transportasi publik Trans Jatim. Program ini awalnya berasal dari inovasi Kepala Dinas Perhubungan dan kini menjadi salah satu layanan yang paling mendapatkan apresiasi masyarakat. Layanan ini terus mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi bersama DPRD.
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya meningkatkan nilai indeks, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kualitas kebijakan adalah instrumen utama pemerintah dalam menggerakkan masyarakat. Jika kebijakan tidak berkualitas, maka orkestrasi pembangunan pasti tidak akan berjalan harmonis.
Pengukuran IKK 2025 menunjukkan adanya perbaikan. Tahun ini, setiap instansi wajib mengajukan tiga kebijakan yang telah diimplementasikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2022–2024. Dokumen bukti dukung juga disederhanakan agar lebih mudah disediakan dan tidak multitafsir. Tingkat partisipasi instansi mencapai 548 dari total 646 instansi, atau 85 persen, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 468 instansi tercatat sebagai fully participant karena mengikuti seluruh tahapan, sementara 80 lainnya berstatus committed participant meski belum menyelesaikan tahapan penuh.
Taufiq menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan melalui ekosistem pembelajaran bersama. Salah satu inisiatif yang diluncurkan adalah Policy Legal Hub oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, yang mempertemukan analis hukum dan analis kebijakan untuk memastikan harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat perbaikan kualitas kebijakan secara berkelanjutan.
Daftar instansi yang meraih kualifikasi unggul berdasarkan kategori antara lain:
– Kategori Kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
– Kategori Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Lembaga Pengkajian Negara.
– Kategori Pemerintah Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
– Kategori Kabupaten: Kabupaten Ciamis, Demak, Hulu Sungai Selatan, Lamongan, Maros, Paser, Purwakarta, dan Sukabumi.
– Kategori Kota: Kota Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.
Tasdik Kinanto menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakannya. Ia menegaskan bahwa program sebagus apa pun tidak akan berjalan jika SDM-nya tidak kompeten. Manajemen talenta harus diterapkan secara serius agar aparatur dapat berkembang sesuai potensi. Para kepala daerah diminta memperhatikan meritokrasi agar pegawai dapat berkembang melalui peningkatan kompetensi, jenjang karier yang jelas, serta kesejahteraan yang layak.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyerahkan penghargaan kepada pemenang Lomba Policy Innovation. Penghargaan diberikan kepada lima besar naskah terbaik yang berasal dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, serta Kabupaten yang mengirimkan Policy Brief terbanyak.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
