Undang-undang Layanan Militer Baru di Jerman
Parlemen Jerman pada hari Jumat (5/12/2025) telah menyetujui undang-undang layanan militer baru dalam konteks ancaman dari Rusia. RUU ini mendapat dukungan sebanyak 323 suara, penolakan sebanyak 272 suara, dan satu suara abstain. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah personel angkatan bersenjata hingga 260 ribu prajurit aktif dari saat ini yang hanya 183 ribu, ditambah 200 ribu cadangan pada tahun 2035. Langkah ini dilakukan guna memenuhi target NATO di tengah ketegangan yang terjadi di Eropa.
Sistem Layanan Militer di Jerman
Undang-undang baru ini memberikan prioritas pada layanan militer sukarela dengan gaji minimal sebesar 2.600 euro (Rp19,4 juta) per bulan selama enam bulan pertama, ditambah bonus bagi mereka yang berkomitmen selama 12 bulan atau lebih. Pendaftaran wajib militer akan dimulai pada tahun 2026 untuk pria kelahiran 2008 ke atas yang akan menjalani kuesioner dan pemeriksaan medis, sementara wanita dapat bergabung secara sukarela.
Kementerian Pertahanan Jerman wajib melaporkan data rekrutmen setiap enam bulan kepada parlemen. Jika target jumlah prajurit tidak tercapai, parlemen dapat mengaktifkan wajib militer berbasis kebutuhan melalui sistem undian. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat, beragama, dan berdemonstrasi tidak akan terjaga jika negara tidak melindunginya. Ia menekankan bahwa mereka yang benar-benar ingin mempertahankannya harus berani bertindak, bukan sekadar menunggu dari kejauhan.
Sistem ini juga membentuk fondasi cadangan untuk keadaan darurat NATO, dengan jumlah angkatan bersenjata Jerman saat ini mencapai 184.242 personel aktif, termasuk 12.062 sukarelawan wamil.
Persetujuan RUU Dipicu oleh Ketegangan Invansi Rusia ke Ukraina
Persetujuan RUU ini dipengaruhi oleh ketegangan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Pakar militer memperkirakan bahwa Moskow mungkin akan menyerang wilayah NATO dalam waktu 5-8 tahun. Untuk itu, Jerman telah mengalokasikan miliaran euro untuk modernisasi peralatan militer angkatan bersenjata, setelah sebelumnya mengabaikan kebutuhan ini selama bertahun-tahun.
RUU yang sudah dimodifikasi ini disetujui oleh kabinet Kanselir Friedrich Merz pada Agustus 2025 lalu, setelah debat sengit antara partai CDU/CSU dan SPD. Ketua Komite Pertahanan, Thomas Röwekamp, menyebut undang-undang ini sebagai kompromi politik antara dua pandangan berbeda, dengan harapan keberhasilan melalui sistem sukarela.
Wajib militer sempat dihentikan pada tahun 2011 oleh Menteri Pertahanan, Karl-Theodor zu Guttenberg, setelah berjalan selama 55 tahun, tetapi undang-undang lama masih mengizinkan reaktivasi jika terjadi keadaan darurat atau ketegangan yang tinggi.
Protes dari Ribuan Siswa di Jerman
RUU ini memicu protes dari ribuan siswa di kota-kota seperti Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dresden, dan Munich yang melakukan mogok sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana wajib militer. Meskipun layanan sukarela menjadi prioritas, kritik muncul terkait pendaftaran wajib bagi pria dan kemungkinan penerapan wajib militer secara parsial.
Thomas Röwekamp, mendesak agar keputusan tentang reaktivasi wajib militer diambil paling lambat musim panas 2027, jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi. RUU ini akan dibahas oleh Dewan Federal sebelum Natal.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
