Forum Strategis untuk Mempersiapkan Ketahanan Energi Nasional
Forum Rembuk Energi & Hilirisasi 2025 menjadi ajang penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sektor energi dan sumber daya alam. Dengan dihadiri oleh Satgas Hilirisasi Nasional Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Republika, serta Inisiatif Daulat Energi (IDE), forum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik, khususnya generasi muda, mengenai arah kebijakan energi nasional dan agenda hilirisasi sumber daya alam.
Forum ini menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam terhadap struktur energi primer Indonesia serta kesiapan talenta muda dalam mengisi kebutuhan industri energi masa depan.
Peran Hilirisasi dalam Penguatan Ketahanan Energi
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menekankan bahwa hilirisasi adalah koreksi penting atas pola lama ketika Indonesia mengekspor bahan mentah dan membeli kembali produk bernilai tinggi dari luar negeri. Ia menjelaskan bahwa tantangan besar saat ini adalah konsumsi minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berada pada kisaran 580–600 ribu barel, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
“Ketahanan energi tergantung pada kemampuan mengurangi impor dan memperkuat suplai domestik. Untuk itu, teknologi enhanced oil recovery dan pembukaan 75 WK Migas sangat krusial agar produksi dapat terus ditingkatkan,” ujar Laode.
Selain itu, ia juga menyebutkan RUPTL 2025–2034 yang menargetkan penambahan 69,5 GW pembangkit, elektrifikasi 215 ribu rumah tangga pada 2025, serta percepatan adopsi EBT, biodiesel B40 menuju B50, dan pengembangan bioetanol.
Struktur Energi Primer Indonesia yang Masih Bergantung pada Impor
Dari perspektif ekonomi energi, Wiko Migantoro, Senior Director of Oil, Gas & Petrochemical Danantara Asset Management, memaparkan kondisi struktur energi primer Indonesia yang masih bergantung pada impor. Ia menjelaskan konsumsi energi primer berbasis fosil mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang nasional berada di angka 1,1 juta barel per hari sehingga Indonesia masih membutuhkan impor crude maupun produk BBM.
Untuk LPG, konsumsi nasional mencapai 8 juta metrik ton, yang sebagian besar juga masih diimpor. Menurutnya, hilirisasi energi primer dapat menjadi solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan impor melalui optimalisasi solar oversupply akibat program B40, pengembangan ekosistem etanol sebagai pencampur gasoline, serta pemanfaatan DMA sebagai alternatif LPG.
“Rantai nilai energi masa depan menghadirkan peluang inovasi yang besar. Hilirisasi bukan hanya soal pabrik dan kilang, tetapi ekosistem teknologi dan ekonomi hijau yang bisa diisi talenta muda kita,” ucap Wiko.
Dampak Hilirisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dari sisi keterlibatan industri negara, Tedi Baratha, Wakil BP BUMN, menekankan bahwa hilirisasi telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut sejumlah daerah berbasis hilirisasi mencatat pertumbuhan PDRB hingga di atas 10–30 persen, menunjukkan dampak langsung industrialisasi terhadap ekonomi lokal.
Menurutnya, sektor hilirisasi tidak hanya menyerap tenaga kerja teknis tetapi juga melahirkan peluang besar di ekosistem pendukung seperti logistik, jasa, catering, dan berbagai lini usaha UMKM. “Ini kesempatan emas. Hilirisasi adalah sektor yang membuka banyak pintu karier dan peluang wirausaha bagi generasi muda. Kekayaan mineral kita adalah anugerah yang harus dikelola hari ini agar ekonomi tetap tumbuh ketika sumber daya ini habis,” ujar Tedi.
Investasi Jangka Panjang untuk Masa Depan Energi
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai investasi jangka panjang. Dirjen Migas menegaskan bahwa sebanyak 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp 618,13 triliun telah diselesaikan dan diserahkan untuk dikonsolidasikan lebih lanjut melalui Danantara guna menentukan prioritas implementasi.
Agenda tersebut mencakup penguatan rantai pasok energi, pemrosesan mineral strategis, serta pengembangan industri berbasis EBT yang menjadi fondasi daya saing Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah yang mendorong 76% tambahan kapasitas kelistrikan dari EBT, serta meningkatkan investasi dan green jobs dalam dekade mendatang.
