Kinerja Industri Perbankan Jawa Barat Tahun 2025
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa kinerja industri perbankan di provinsi ini hingga Oktober 2025 tetap stabil dengan pertumbuhan positif. Ketahanan sektor perbankan Jawa Barat didukung oleh fungsi intermediasi yang berjalan optimal serta kondisi likuiditas yang memadai.
Secara year on year (yoy), sejumlah indikator utama mencatatkan pertumbuhan, antara lain total aset yang meningkat 3,51 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 5,58 persen, serta penyaluran kredit yang naik 4,02 persen. Tingkat risiko kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross berada pada level 3,46 persen dan masih berada dalam batas threshold. Adapun Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 140,97 persen, mencerminkan besarnya porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat.
Berdasarkan lokasi proyek, total penyaluran kredit bank umum di Jawa Barat mencapai Rp1.036 triliun atau tumbuh 4,02 persen yoy. Pertumbuhan ini masih berada di bawah laju pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 7,32 persen yoy serta lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara yang tumbuh 11,64 persen yoy, DKI Jakarta 10,64 persen yoy, dan Banten 5,30 persen yoy. Kendati demikian, Jawa Barat tetap menjadi provinsi penyalur kredit terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan pangsa 12,34 persen dari total kredit nasional.
Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar terserap oleh Rumah Tangga sebesar Rp434,61 triliun yang tumbuh 6,16 persen yoy, disusul Industri Pengolahan sebesar Rp166,03 triliun yang tumbuh 11,41 persen yoy. Sejumlah sektor mengalami perlambatan seperti Perdagangan Besar dan Eceran yang turun Rp4,96 triliun, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi yang turun Rp4,27 triliun, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun Rp6,01 triliun. Namun demikian, beberapa sektor tetap menunjukkan ekspansi, antara lain Konstruksi yang tumbuh 9,18 persen yoy, Real Estat yang naik 11,29 persen yoy, serta Rumah Tangga yang terus meningkat 6,16 persen yoy.
Dari sisi sebaran geografis, lima wilayah dengan Dana Pihak Ketiga terbesar di Jawa Barat meliputi Kota Bandung sebesar Rp248,53 triliun atau memiliki pangsa 33,81 persen, Kota Bekasi Rp106,68 triliun, Kabupaten Bekasi Rp57,99 triliun, Kota Depok Rp50,47 triliun, dan Kabupaten Karawang Rp42,19 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Bekasi sebesar Rp174,66 triliun disusul Kabupaten Bogor Rp141,62 triliun, Kota Bandung Rp131,74 triliun, Kota Bekasi Rp79,43 triliun, serta Kabupaten Karawang Rp76,81 triliun.
Dari sisi kelembagaan, kegiatan perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh bank konvensional dengan pangsa aset 90,11 persen atau Rp939 triliun, pangsa DPK sebesar 88,88 persen atau Rp653 triliun, dan pangsa kredit 88,87 persen atau Rp920 triliun. Perbankan syariah memiliki porsi aset 9,89 persen atau Rp103 triliun, DPK 11,12 persen atau Rp82 triliun, serta kredit 11,23 persen atau Rp116 triliun. Apabila dilihat dari fungsinya, bank umum menguasai pangsa aset 96,79 persen, DPK 96,82 persen, dan kredit 97,63 persen, sementara BPR dan BPRS menyumbang porsi sisanya.
Pada sektor UMKM, secara nasional penyaluran kredit per Oktober 2025 mencapai Rp1.498,74 triliun. Jawa Barat menempati posisi kedua terbesar dengan total penyaluran Rp186,93 triliun atau 12,47 persen dari total nasional, berada di bawah Jawa Timur yang menyalurkan Rp225,47 triliun. Jumlah rekening UMKM di Jawa Barat mencapai 3.472.550 atau turun 8,22 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lima wilayah dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah Kota Bandung dengan Rp25,83 triliun, Kabupaten Bekasi Rp16,77 triliun, Kabupaten Bogor Rp15,18 triliun, Kabupaten Bandung Rp13,81 triliun, dan Kota Bekasi Rp12,48 triliun. Sementara itu, hingga September 2025 terdapat 428.495 pelaku usaha di Jawa Barat yang telah memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total penyaluran Rp23,27 triliun dan outstanding Rp20,03 triliun.
Komposisi outstanding KUR didominasi oleh KUR Mikro sebesar 64,90 persen, diikuti KUR Kecil sebesar 34,43 persen serta beberapa skema lainnya dengan porsi di bawah satu persen. Lima wilayah dengan outstanding KUR terbesar adalah Kabupaten Bogor sebesar Rp1,88 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,66 triliun, Kabupaten Garut Rp1,32 triliun, Kota Bandung Rp1,18 triliun, dan Kabupaten Indramayu Rp1,06 triliun.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
