Proses Finalisasi Regulasi untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Landak
Pertemuan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Landak menjadi langkah awal penting dalam proses finalisasi regulasi yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan perangkat daerah serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Landak pada tahun 2025. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan konsistensi aturan yang diterbitkan.
Fokus Utama Pembahasan
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025 pukul 14.00 WIB di Ruang Kepala Kantor Wilayah, beberapa poin utama dibahas. Salah satunya adalah audiensi rekomendasi persetujuan rancangan peraturan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, permintaan telaah dan penyelarasan regulasi juga menjadi fokus utama. Proses ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Mekanisme tahapan sebelum memasuki proses harmonisasi formal juga menjadi pembahasan penting. Proses ini akan membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Peran Tim dan Kerja Sama
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zuliansyah. Hadir dalam pertemuan ini juga Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Heri Adiwijaya, Kepala Bagian Hukum, serta tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.
Pembahasan dimulai dengan penyampaian pengantar oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak memberikan paparan mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati terkait penataan struktur perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak juga menyerahkan 27 Rancangan Peraturan Bupati untuk dilakukan pembahasan dan penelaahan lebih lanjut oleh tim Kanwil sebagai bagian dari proses pembulatan dan pemantapan konsepsi.
Arahan dan Komitmen Bersama
Jonny Pesta Simamora kemudian memberikan arahan agar tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan segera menindaklanjuti dokumen yang disampaikan dengan melaksanakan rapat pengharmonisasian sesuai prosedur. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menjamin kualitas peraturan daerah.
“Kami berkomitmen mendukung Pemerintah Kabupaten Landak agar penyusunan regulasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Harmonisasi bukan hanya formalitas, tetapi langkah penting memastikan aturan yang diterbitkan selaras, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif,” ujarnya.
Tantangan dan Harapan
Proses finalisasi regulasi ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak terkait, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang muncul dalam penyusunan aturan. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pemerintahan yang baik dan transparan.
Bahran Hariz adalah seorang penulis di Media Online IKABARI.
